Dana Jumbo Influencer Bikin Gaduh

JAKARTA – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto merasa geram setelah muncul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut pemerintah menghabiskan dana Rp 90,45 miliar untuk aktivitas digital melibatkan jasa influencer atau tokoh berpengaruh.

Pasalnya, kata dia, dana sosialisasi itu lebih besar daripada anggaran untuk tahap awal riset vaksin Covid-19 di Kemenristek, yakni sebesar Rp 5 miliar.

“Pemerintah terkesan lebih mementingkan citra daripada kesehatan dan keselamatan rakyat. Ketimpangan alokasi anggaran ini sangat tidak wajar dari segi kepentingannya,” ucap Mulyanto dalam keterangan resminya kepada awak media, Jumat (21/8).

Menurut dia, seharusnya anggaran untuk riset lebih diperbesar daripada sosialisasi ke influencer. Sebab, urusan vaksin Covid-19 lebih dibutuhkan rakyat agar keluar dari pandemi.

“Saat ini orang lebih butuh vaksin hasil riset para peneliti daripada celoteh para influencer,” ungkap anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS itu.

Mulyanto pun mendesak pemerintah lebih serius mendorong riset vaksin COVID-19. Utamanya, yang kini dikembangkan Konsorsium Riset Covid-19 Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Konsorsium yang dimotori oleh LBM Eijkman dengan lembaga litbang nasional lainnya, termasuk pihak industri BUMN Kimia Farma, sedang berupaya menemukan formula vaksin yang tepat untuk melawan Covid 19.

“Anggaran yang besar itu lebih baik dialokasikan untuk kepentingan riset vaksin. Nanti, ketika vaksin sudah diproduksi, pemerintah dapat menghemat anggaran triliunan rupiah yang sebelumnya dialokasikan untuk keperluan impor vaksin,” ucap dia.

Mulyanto prihatin dengan tantangan yang dihadapi para peneliti untuk menemukan vaksin. Di satu sisi, peneliti diminta bekerja cepat menemukan vaksin Covid 19. Namun, di sisi lain pemerintah tidak menyediakan anggaram yang cukup.

Mulyanto menceritakan, dalam salah satu kesempatan rapat dengar pendapat, Kepala LBM Eijkmen menyebut bahwa anggaran penelitian yang dialokasikan sangat kecil. “Ini perlu mendapat perhatian Presiden Jokowi, agar bangsa tidak sekadar menjadi negara pengguna dan pembeli, tetapi mari dorong Indonesia menjadi negara pembuat,” tegas Mulyanto.

Sebelumnya, peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan pemerintah pusat telah menggelontorkan dana mencapai Rp 90,45 miliar hanya untuk influencer sejak 2014. Data ini diambil ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Namun, total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital adalah Rp 1,29 triliun sejak 2014. Kenaikan signifikan terjadi dari 2016 ke 2017.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan