oleh

Dana Alokasi Umum dari Pusat Ditunda, Pemerintah Daerah Kelabakan

CIMAHI – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi harus gigit jari soal Dana Alokasi Khusus (DAU) untuk Triwulan II bulan Mei. Sebab, dana yang bersumber dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu mengalami penundaan. Besarannya mencapai Rp 14 miliar atau 35 persen.

Bukan hanya Kota Cimahi, tercatat ada belasan kabupaten/kota di Jawa Barat yang bernasib serupa. Termasuk Pemprov Jabar. Laporan yang disampaikan pemerintah daerah di Jawa Barat itu belum sesuai ketentuan.

Penundaan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran DAU dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Achmad Nuryawa menjelaskan, sanksi berupa penundaan DAU itu diberikan sebab daerah, termasuk Kota Cimahi laporan yang disampaikannya seputar penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 sesuai yang diharapkan.

“Kita sudah menyampaikan laporan, tapi mungkin ada poin-poin yang masih bolong-bolong yang belum kita laporkan. Ini tentu saja menjadi perhatian buat daerah untuk fokus ke penganggaran yang lebih akurat,” jelas Achmad saat dihubungi, Kamis (7/5).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.