BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memperpanjang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai 12 Juni mendatang dibeberapa wilayah Kabupaten/Kota.
Rencana ini memperoleh tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Salah satunya Pengamat Ekonomi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Setia Mulyawan.
“PSBB boleh saja diperpanjang, tetapi pemerintah juga harus tetap memperhatikan dampaknya bagi perekonomian masyarakat. Sejak kebijakan social distancing diberlakukan, keadaan ekonomi masyarakat mulai tertekan, khususnya masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap,” ujar Setia kepada Jabar Ekspres, Jumat (29/5).
Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat berpenghasilan tetap pun akhirnya terdampak. Banyak karyawan perusahaan yang sudah dirumahkan, bahkan sebagian perusahaan sudah melakukan pemutusan hubungan kerja. Keadaan ini jelas memperburuk kondisi perekonomian.
Lebih lanjut Setia mengatakan apabila laju penularan Covid-19 belum sampai titik aman, PSBB memang harus diperpanjang, konsekuensinya pemerintah masih harus mengalokasikan anggaran untuk menopang daya beli masyarakat terdampak dalam bentuk dana jaring pengaman sosial, lanjut Setia.
Setia menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 telah melahirkan dampak ekonomi yang lebih buruk dibanding krisis moneter 1998. Jika pada tahun 1998, UMKM masih bisa bertahan bahkan disebut sebagai katup pengaman ekonomi nasional, tetapi pada kasus Covid-19 UMKM khususnya sektor informal justru lebih tertekan. Menurunnya aktivitas masyarakat telah mendorong melemahnya kekuatan permintaan sehingga transaksi ekonomi menurun.
Semakin lama PSBB diberlakukan, maka keadaan perekonomian akan semakin memburuk, kemampuan pemerintah untuk menutup kebutuhan anggaran pengaman sosial juga akan semakin berkurang, lanjut Setia yang juga merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut. Setia pun mengharapkan agar masyarakat juga semakin disiplin mengikuti protokol kesehatan supaya masa PSBB tidak terus diperpanjang.
Setia menambahkan bahwa empat sektor usaha yang menjadi penopang PDRB Jawa Barat itu merupakan industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pertanian. Dari keempat sektor ini, menurutnya sektor yang paling tertekan adalah sektor pertanian.
“Jika sektor lainnya masih tumbuh positif di atas 7%, sektor pertanian malah tumbuh negatif hampir 11% dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya. Ini juga harus menjadi catatan pemerintah provinsi Jawa Barat agar memberikan perhatian pada sektor pertanian. Jadi walaupun kasus Covid-19 sebagian besar terjadi di perkotaan, tapi dampak ekonominya juga telah merembet ke masyarakat pedesaan yang umumnya bekerja pada sektor pertanian,” tegasnya.