SUMEDANG – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumedang, mendorong agar pemerintah dapat menunda hajat politik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang rencananya akan dilaksanakan di bulan Desember mendatang.
Sekretaris PCNU Sumedang Ayi Subhan Hafaz membenarkan, jika pihaknya mendorong agar Pilkades Serentak dapat ditunda terlebih dahulu.
Hal tersebut berdasarkan dari kebijakan PBNU pusat yang juga turut mendorong agar hajatan politik di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Sumedang dapat ditunda .
“Intinya, ini turunan dari kebijakan pusat terkait menyikapi pilkada serentak. Oleh sebab itu, disini secara kelembagaan kami lebih menyarankan kepada pemerintah untuk menunda pilkades. Lebih baik kita fokus dulu kepada penanganan Covid-19 karena situasinya saat ini semakin meningkat,” ujarnya kepada Sumeks, Selasa (29/9).
Ayi mengaku khawatir, dengan diselenggarakannya pesta demokrasi tingkat desa tersebut, justru malah menimbulkan permasalahan baru di Kabupaten Sumedang.
“Jika secara perundang-undangan bisa menunda, lebih baik menunda saja. Kami khawatir malah nanti jadi kluster baru. Yang jelas, ini selama tidak melanggar aturan ya,” ungkapnya.
Namun demikian, jika tidak dapat ditunda, PCNU meminta sebuah jaminan tehadap pemerintah agar dapat menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat pada acara moment tersebut.
“Meskipun Pilkades itu jangkauannya kecil, tapi kerumunan pasti terjadi. Apalagi Pilkades itu lebih seru dari pada pileg,” sebut Ayi.
Sementara itu, Ayi juga menerangkan, jika pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap jalannya Pilkades Serentak.
“Sekali lagi, kami minta jaminan kepada pemerintah agar tidak terjadi penyebaran atau klaster baru. Karena kalau hajat politik, pasti ada kerumunan. Oleh sebab itu, kami sendiri akan fokus untuk memerangi Covid-19 secara bersama dalam menyelamatkan manusia,” tururnya. (red)
