BANDUNG – Rencana Pemprov Jabar yang akan menerapkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru (AKB) menjadi sorotan DPRD Jabar. Wakil rakyat itu meminta agar kebijakan tersebut dikaji kembali demi mencegah virus korona gelombang dua.
Sekretaris Komisi II DPRD Jabar, R. Yunandar Eka Perwira mengatakan, wacana dari new normal menjadi salah satu penyebab potensi penambahan klaster baru di pasar tradisional seperti yang terjadi di Kota Bandung.
Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah mengantisipasi hal tersebut dengan menetapkan aturan yang ketat. Sehingga iapun menyarankan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Ini sebenarnya karena ada suatu euforia di masyarakat, karena merasa sudah berakhirnya PSBB. Padahal maksud new normal tidak seperti itu, kita harus mengantisipasi kondisi seperti ini. Harusnya ada prosedur baru, bahkan di setiap tatanan mengantisipasi agar tidak berkembang lagi wabah Covid ini,” tegas Yunandar saat dihubungi Jabar Ekspres, Kamis (10/6).
Kendati demikian, politisi PDI-P itu menyarankan agar Pemprov Jabar mengikuti konsep pasar tradisional di Kota Salatiga, Jawa Tengah.
Dia mengaku, dari informasi yang diperolehnya ada aturan ketat yang diterapkan oleh pedagang pasar. Selain itu, lokasi berjualan pun digeser ke jalan raya sehingga physical distancing yang diminta bisa berjalan efektif.
“Untuk pasar, ada ide menarik dari salah satu pasar di Salatiga. Sebelum PSBB, mereka sudah menerapkan agar pedagang dibuat berjarak. Kemudian pembeli juga dibuat berjarak. Memang agak sulit kalau digambarkan dengan kalimat, tapi kalau kita lihat fotonya kita bisa langsung paham,” katanya.
Diapun menyebutkan, ketika solusi tersebut dikemukakan kepada Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jawa Barat, mereka pun setuju. Kendati demikian, dia meminta tetap harus ada campur tangan dari pemerintah berupa inovasi dan kebijakan agar korban pandemi tidak bertambah.
“Sekarang, kalau kita mau betul-betul nyaman dan aman, makan harus diterapkan pola tadi. Ini saya sudah diskusikan dengan asosiasi, mereka pun tertarik. Menurut mereka, ini solusi yang bisa dilakukan karena di Salatiga terbukti bisa dilakukan. Tetapi tetap ada prosedur lain, misalnya disediakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk pedagang dan pembeli,” ungkapnya.
