BANDUNG – Pemerintah melalui Kementerian Sosial mulai menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Gelombang II atau tahap keempat dimulai dari Kota Bandung, hari ini. Menteri Sosial Juliari P. Batubara menjelaskan, BST gelombang II merupakan kelanjutan komitmen Presiden Jokowi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan mampu yang terdampak pendemi Covid-19.
Adapun nilai BST Gelombang II sebesar Rp300.000 yang diberikan kepada 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama enam bulan, terhitung sejak bulan Juli hingga Desember 2020.
”Program ini merupakan kelanjutan dari BST sebelumnya dengan nilai sebesar Rp 600.000 per bulan yang telah dibagikan melalui tiga tahap sejak April hingga Juni 2020. Jumlah anggaran yang kami gelontorkan untuk BST gelombang I dan II mencapai Rp32,5 triliun rupiah,” kata Juliari seusai menyaksikan penyaluran BST di Kantor PT Pos Indonesia Cabang Cikutra, Jl. PHH Mustopa, Cikutra, Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Rabu (5/8).
Mensos menambahkan, program ini untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19, namun belum terdaftar sebagai penerima Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Mereka meliputi keluarga fakir miskin, rentan, narkoba, pemutusan hubungan kerja, Komunitas Adat Terpencil (KAT), lansia dan Penyandang Disabilitas yang terdampak pandemi Covid-19. Di samping itu, program BST juga untuk meningkatkan daya beli, menggerakkan ekonomi masyarakat, dan dukungan kepada pemerintah daerah.
”Para penerima adalah keluarga yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ataupun yang diusulkan pemerintah daerah (Pemda),” kata Mantan ketua IMI dua periode ini.
Mensos menjelaskan, total nilai BST untuk Kota Bandung tahun 2020 sebesar Rp212.943.600.000 disalurkan kepada 59.151 KPM. Sedangkan total nilai BST yang disalurkan di Provinsi Jawa Barat Rp3.854.728.800.000 untuk 1.070.758 KPM.
”Kita harapkan mereka yang mendapatkan BST, khususnya di kota Bandung, bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka,” jelasnya.
Mensos mengatakan, untuk mempercepat penyaluran BST, sejumlah upaya telah dilakukan salah satunya dengan mengirimkan surat kepada pemerintah daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia.
”Kita telah bersurat kepada pemda atau pemkot untuk secepatnya memperbaiki data penerima BST. Kita juga telah mempermudah sistem update data di DTKS,” jelas bapak dua anak ini.