BANDUNG– Di tengah kondisi pandemi korona, banyak orang yang berbondong-bondong memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Hal ini juga dimanfaatkan oleh seorang kandidat bakal calon bupati (balonbup) Kabupaten Bandung dari Partai Golkar, Kurnia Agustina.
Namun, istri Bupati Bandung, Dadang Naser ini menepis tudingan memanfaatkan situasi di tengah pandemi untuk berpolitik atau berkampanye agar mudah menghadapi Pilkada Serentak 2020.
Kurnia, yang saat ini aktif menjabat Ketua TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Bandung menyebut, menghadapi Covid-19 perlu dilawan dengan kebersamaan.
“Covid-19 adalah masalah kita bersama. Kami (TP PKK) pun ingin mengambil peran dalam menghadapi dampak dari wabah ini (bukan kampanye pilkada),” kata Kurnia dilansir RMOLJabar, Selasa (12/5).
Terkait banyaknya pihak yang mengkritik karena ikut terjun padahal bukan bagian Gugus Tugas Covid-19, Kurnia beralasan gerakan Sabernas yang diluncurkan TP PKK untuk mendukung program pemerintah.
“Program itu merupakan bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK dengan berbagai lapisan masyarakat dengan menyediakan dapur umum yang dibuka di kecamatan yang masuk PSBB,” katanya.
Kurnia yang disebut-sebut menjadi kandidat terkuat dari partai beringin maju di Pilkada itu berharap gerakan Sabilulungan Berbagi Nasi (Sabernas) dapat membantu dalam meringankan beban ekonomi masyarakat.
Untuk diketahui, Partai Golkar di DPRD Kabupaten Bandung akan fokus melakukan sosialisasi kepada para bakal calon bupati (balonbup) setelah ada keputusan soal akan digelarnya Pilkada Serentak pada Desember 2020.
Ketua Fraksi Partai Golkar Cecep Suhendar menyebut, bila tanggal tersebut resmi dipilih ada waktu 3 bulan dari jadwal sebelumnya (23 September) untuk mempersiapkan Pilkada.
“Ketika waktunya bergeser tentu kami akan menyosialisasikan itu ke para kandidat bakal calon dari Partai Golkar. Waktu juga sangat sedikit karena ada wabah korona,” tutur Cecep beberapa waktu lalu.
Cecep yang juga Ketua Tim Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung yakin meskipun ada perubahan jadwal tidak akan mengganggu proses yang sudah berjalan di Partai Golkar.
“Karena dalam Juklak DPP nomor 3 tahun 2020 sudah ditentukan tahapan menghadapi Pilkada. Sehingga ketika jedanya bergeser tentu partai akan mengikuti,” tandasnya. (bbs/drx)
