JAKARTA – Sembilan Sekjen Partai Politik (Parpol) yang lolos ambang batas parlemen bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian, pada Rabu (8/1) kemarin. Yakni PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, PPP, Demokrat, Nasdem, PPP dan PKS. Pertemuan yang berlangsung sekitar 3,5 jam tersebut membicarakan soal sistem demokrasi, kepartaian, pemilu, pilkada, hubungan pusat dan daerah dan sejumlah persoalan lainnya.
“Kemendagri sengaja mengundang Sekjen partai politik. Ini adalah cara kami melakukan komunikasi. Berdialog tentang isu-isu kebangsaan yang aktual. Termasuk mendiskusikan soal-soal perkembangan dinamika politik saat ini dan ke depan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri yang juga Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar di Jakarta, Rabu (8/1), kemarin.
Sekjen PPP Arsul Sani menyebut pertemuan itu sebagai ajang berdiskusi dan bertukar pikiran secara non-formal. “Kita saling bertukar pikiran dalam rangka penataan menuju ke arah yang lebih baik dari sistem politik dan Pemerintah. Tentu ada diskusi soal sistem Pemilu dan Pilkada, sistem kepartaian,” ujar Arsul Sani.
Hal senada juga disampaikan Wakil Sekjen Golkar Christina Ariyani. Menurutnya, silaturahmi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. “Ini menjadi sarana diskusi yang baik di luar komunikasi yang dilakukan Kemendagri dengan Komisi II DPR RI,” terang Christina.
Perwakilan partai yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Bendahara Umum Gerindra Thomas Djiwandono, Wakil Sekjen Nasdem Taslim, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen PPP Arsul Sani, Wakil Sekjen PAN Ibnu Bilaludin, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan Wakil Sekjen Golkar Christina Ariyani.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, hal itu merupakan sarana yang bagus untuk membangun silaturahmi dan komunikasi politik. Tak hanya terkait persoalan bangsa dan negara. Tetapi, tentang desain penataan sistem politik ke depan.
“Seluruh sekjen partai politk yang hadir menyatakan komitmen yang sama. Ini adalah bentuk dialog yang konstruktif positif dan sangat penting bagi upaya membangun masa depan lebih baik bagi bangsa dan negara,” ucap Hasto. Pertemuan juga membahas bagaimana cara mengatasi persoalan demokrasi yang sering kali berbiaya mahal dan menciptakan potensi konflik. “Demokrasi yang berbiaya mahal menciptakan potensi konflik bisa diatasi bersama,” jelasnya.(rh/fin)
