Antisipasi Kondisi Terburuk, Disnakertrans Jabar Siapkan Strategi Khusus

BANDUNG – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi mengatakan dengan mengurangi untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, seharusnya perusahaan mengurangi aktivitas kegiatannya.

“Orang yg terpapar Covid-19 semakin masif, sehingga perlu upaya memutus mata rantai penyebaran dengan cara kurangi atau hentikan aktivitas kerja di perusahaan/industri (misal kerja dari rumah) atau liburkan pekerja, selama waktu yang ditentukan Pemerintah,” ucap Ade saat dihubungi di Bandung, Jum’at (27/3).

Untuk itu, Disnakertrans Jabar sudah mengeluarkan Surat Edaran bersifat penting kepada seluruh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke Kota/Kabupaten, Apindo dan serikat pekerja di Jawa Barat tentang Protokol Pencegahan Covid-19 dalam Pelayanan Ketenagakerjaan.

“Dalam upaya Social Distancing, setiap perusahaan untuk sementara tidak pengumpulan masa dari kalangan pekerja/buruh. Sehingga setiap perusahaan harus menjaga kebersihan dan rutin melakukan disinpektan kesetiap ruangan,” katanya.

Dalam surat itu, kata dia, untuk pencegahan Covid-19 dalam pelayanan ketenagakerjaan, Ade panggilan akrabnya mengungkapkan bahwa pimpinan perusahaan dan serikat pekerja untuk menyusun bersama langkah responsive untuk antisipasi dampak ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Pimpinan Perusahaan dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja melaporkan langkah-langkah pencegahan maupun langkah responsive untuk antipasi dampak ekonomi kepada Disnakertans Kota/Kabupaten masing-masing dan Disnakertans Jawa Barat.

Saat disinggung mengenai prediksi pengamat ekonomi bahwa Covid-19 akan berdampak pada banyaknya karyawan yang di PHK, Ade mengatakan, agak kurang sepakat.

Dia menilai, jika perusahaan proses produksinya terkendala bahan baku, order dibatalkan, prodeuk tertahan di gudang karena lockdown di negera tujuan, proses purchasing berhenti dan finansial perusahaan merugi itu bakal banyak karyawan yang di PHK.

“Hemat saya faktor itulah yang akan memunculkan PHK, sehingga perlu kebijakan nasional utk melindungi pekerja/buruh dan kelangsungan usaha di Indonesia, khususnya Jabar,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bandung, Koordinator Jawa Barat, Aldrin Herwany memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini di bawah 5 persen sehinggaa akan menyebabkan banyak karyawan yang di PHK.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan