SUKABUMI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi mendapat kritikan dari Andri Hidayana salah seorang anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Komisi 1. Andri mempersoalkan anggaran Rp 30 miliar pada lembaga tersebut namun pada aksinya dianggap kurang greget.
Melalui beranda media sosial Facebook bernama ‘Arjuna Petiga’ miliknya, Andri menulis kalimat “Halo Bawaslu apa kabar Anggaran 30 milyar lebih untuk mengawasi Pilkada Ko diem diem bae…,” tulis Andri dilansir dari news.detik.com.
Sontak narasi tersebut ramai dikomentari warganet. Saat dihubungi, Andri mengatakan postingannya itu sama sekali tidak ditujukan kepada pasangan calon manapun. Namun ia melihat adanya indikasi praktik jual beli dan serangan sembako yang masif pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sukabumi.
“Kalau kita cermati dan diamati hari ini, dengan maraknya kita tidak melihat nomor satu dan nomor dua ataupun tiga terkait dengan praktek jual beli dan serangan sembako yang disebut dengan money politik bisa disebut seperti itu dilihat masih masif. Di dunia maya seperti itu, di dunia nyata lebih masif lagi karena itu faktanya,” kata Andri, Jumat (4/12).
Melihat kondisi tersebut ia belum pernah melihat Bawaslu melakukan patroli dan kontrol langsung terkait fakta-fakta yang ia sebut. Padahal menurutnya Bawaslu memiliki kepanjangan tangan di setiap desa dan kecamatan.
“Kalau melihat kondisi seperti ini belum pernah melihat Bawaslu mengadakan patroli, kontrol dan lain-lain terkait adanya Panwas di setiap desa dan kecamatan. Jadi tungtungnamah percuma ngagaji bawaslu mah (Jadi akhirnya percuma menggaji Bawaslu),” kritiknya.
Soal anggaran Rp 30 miliar yang disinggungnya, Andri mengatakan ia berada di komisi 1 yang sebenarnya merupakan mitra kerja Bawaslu. Sehingga secara tidak langsung Andri mengetahui persis perputaran anggaran tersebut.
“Anggaran Rp 30 M itu, sebetulnya konteks bicara real itu (pernah) ramai saya dikritisi itu Rp 31 M atau Rp 32 M lebih gitu kan. Bahkan hari ini ada penambahan lagi walaupun tidak melalui APBD Kabupaten Sukabumi dan infonya dari pusat tentang masalah protokoler kesehatan,” ungkapnya.
“Di kabupaten dan kota di Jawa Barat yang jumlah pemilihnya hampir sama dengan Kabupaten Sukabumi itu adalah Cianjur dan Karawang. (Anggaran) Panwas dan Bawaslu itu lebih rendah dari Sukabumi,” sambungnya.
