CIMAHI – Badan Kepegawaian dan Pengelola Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi memastikan, proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi akan tetap dilanjutkan.
Meski begitu, masuknya Wali Kota Cimahi ke dalam pusaran dugaan kasus suap hingga jadi tersangka tentunya mengganggu proses lanjutan. Sebab, dalam hal ini wali kota bertugas sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang memiliki hak preogatif untuk memilih.
Kepala BKPSDMD Kota Cimahi, Herry Zaini mengatakan, untuk kebijakan selanjutnya, pihaknya akan menunggu arahan dari pimpinan baru. Sebab, nantinya pimpinan yang baru akan berperan sebagai PPK.
“Harus nunggu arahan pimpina baru gak, bisa berandai-andai. Nanti ada petunjuk, nunggu kebijakan PPK baru,” kata Herry saat dihubungi, Minggu (29/11).
Sebelumnya, Pemkot Cimahi melelang enam jabatan. Yakni RSUD Cibabat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD), Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP2KBP3A).
Kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Inspektorat. Lelang jabatan keenam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah memasuki tiga besar untuk masing-masing posisi.
Dari tiga besar untuk masing-masing posisi tersebut, hasilnya tinggal menunggu kebijakan dari PPK dan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
