CIMAHI – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi mengusulkan empat Lembaga Pendidikan (LP) yang ada di wilayahnya untuk mendapatkan bantuan program pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.
Kepala Bidang Penempatan Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (P2TKT) Disnaker Kota Cimahi, Isnendi mengatakan, setelah melalui proses inventarisasi terhadap pondok pesantren (Ponpes) yang ada di Kota Cimahi, ada empat lembaga yang memenuhi kriteria dan mengajukan bantuan pembangunan BLK Komunitas.
”Saat ini surat rekomendasi dari wali kota ke Kementrian dalam proses penandatanganan,” kata Isnendi di Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Jalan Demang Hardjakusumah, Senin (20/1).
”Ada tiga pesantren, dan satu yayasan pendidikan yang kita ajukan. Alhamdulillah Ada perwakilan dari masing-masing kecamatan. Kita berharap mudah-mudahan seluruhnya bisa dibantu,” sambung Isnendi.
Diakuinya, sempat ada kesulitan yang dialami lembaga pendidikan tersebut dalam melengkapi persyaratannya. Sebab menurutnya, mereka belum terbiasa meminta bantuan dari pemerintah, sehingga butuh waktu panjang untuk melengkapi persyaratannya.
”Salah satu persyaratan yang paling krusial adalah ketersediaan lahan untuk gedung BLK-nya, karena rata-rata pesantren di Cimahi lahannya sangat terbatas,” katanya.
Dia menjelaskan, BLK Komunitas adalah unit pelatihan kerja yang didirikan di lembaga pendidikan keagamaan atau lembaga keagamaan non pemerintah, yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan teknis berproduksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja, dan bagi komunitas masyarakat sekitarnya sebagai bekal untuk mencari kerja atau berwirausaha.
Jenis bantuan yang diberikan kepada lembaga penerima bantuan meliputi pembangunan unit gedung workshop, peralatan pelatihan, operasional kelembagaan, program pelatihan bagi peserta pelatihan dan instruktur serta pengelola.
Menurutnya, bantuan yang akan diterima untuk pembangunan BLK Komunitas ini sebesar Rp 1 miliar untuk satu ponpes. Sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) Kemenaker, besaran bantuannya mencapai Rp 1 miliar.
”Rp 500 juta untuk gedung, Rp 300 juta untuk sarpras, dan Rp 200 juta untuk Diklat, ada satu orang instruktur dan satu orang asisten instruktur,” terangnya.
Sedangkan kejuruan yang diimplementasikan di BLK Komunitas diantaranya teknik otomotif, teknik las, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, woodworking, teknologi informasi dan komunikasi, menjahit, refrigeration dan teknik listrik, industrikreatif dan bahasa.
