JAKARTA – Dua insiden kecelakaan pesawat milik TNI terjadi dalam dua pekan belakangan. Lima prajurit meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.
Melihat kondisi ini, sudah sebaiknya Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan audit alat utama sistem senjata (alutsista) milik TNI.
Desakan agar alutsista milik TNI diaudit datang dari anggota Komisi I DPR Willy Aditya. Desakan tersebut datang setelah dua insiden kecelakaan pesawat TNI terjadi dalam dua pekan.
Pertama kecelakaan Helikopter angkut MI-17 milik TNI AD di Kendal, Jawa Tengah yang mengakibatkan lima prajurit meninggal dunia. Dan pada Senin (15/6) pagi pesawat TNI jenis BAE Hawk 209 jatuh di pemukiman di Kabupaten Kampar, Riau.
Dikatakan politisi NasDem itu, audit alutsista TNI sangat penting dilakukan. Sebab hal itu sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan nasional.
“Hawk 100/200 ini kan sebenarnya di desain sebagai pesawat latihan tempur ringan. Kecelakaan pertama percobaan Hawk 200 tahun 1986 terjadi karena black out dan disorientasi. Memang sudah banyak pengembangannya hingga tahun 2002. Sebagai pengguna perlu memeriksa semua alutsista yang dipakai,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Menurutnya, dalam kerangka pembangunan sistem pertahanan yang komprehensif, Kemhan sangat perlu mengkaji kembali setiap peralatan sistem pertahanan yang digunakan Indonesia. Persenjataan yang dimiliki Indonesia perlu disesuaikan seiring perkembangan dan ancaman terkini.
“Audit sistem pertahanan ini mendesak dilakukan karena tentu perkembangan ancaman pertahanan terus berubah. Peralatan dan perlengkapan yang dipakai TNI itu harus menyesuaikan dengan situasi kekinian, termasuk pesawat yang dipakai. Kejadian berturut-turut ini harus mendapat perhatian serius,” tuturnya.
Dijelaskannya, anggaran pertahanan dalam APBN beberapa tahun belakangan selalu menjadi salah satu yang tertinggi. Meskipun anggaran ini berbagi dengan banyak lembaga.
Karenanya, audit sistem pertahanan dapat menjadi dasar bagi DPR untuk menyetujui pertambahan anggaran dalam penyediaan alutsista.
“Saya rasa DPR akan menyetujui penambahan anggaran alutsista jika audit komprehensif dilakukan termasuk hasil investigasi terhadap sejumlah kecelakaan alutsista. Jadi anggaran yang dikeluarkan itu akan punya dasar yang kuat,” ucapnya.
Senada diungkapkan anggota Komisi I lainnya, Bobby Adhityo Rizaldi. Dia meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan inspeksi menyeluruh terhadap alutsista tempur.