Warga Sampaikan Keluhkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Reses Dewan

CIMAHI – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan pemberlakuan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan peningkatan infrastruktur serta permintaan perbaikan jalan rusak merupakan hal yang paling banyak dikeluhkan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Dadang Mulyana, usai pelaksanaan reses masa Persidangan I Tahun Anggaran 2019, di Jalan Nanjung RT 02 RW 02 Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Jumat (13/12).

Menurut Dadang, pihaknya hanya akan menyerap semua aspirasi dari warga yang masuk Daerah Pemilihan (Dapil)-nya. Namun demikian dirinya berjanji akan menyampaikan semua keluhan warga kepada pihak eksekutif yang dalam hal ini adalah Pemerintah Pemkot Cimahi.

”Hasilnya, yakni berupa usulan dari masyarakat akan dituangkan dalam Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kota Cimahi,” ujar Dadang.

”Tentu Aspirasi warga ini harus jadi acuan saat Pemkot Cimahi akan melaksanakan program pembangunannya,” imbuhnya.

Menanggapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang banyak dikeluhkan warga di Dapilnya, Dadang menganggap hal tersebut wajar dikeluhkan. Pasalnya, dengan kenaikan tersebut otomatis akan memberatkan masyarakat terlebih bagi masyarakat kecil.

”Bisa dibayangkan, mereka memilih kelas tiga kepesertaannya itu agar iurannya murah. Tapi kalau harus naik tentu mereka sangat terbebani. Apalagi kan kepesertaan itu harus semua keluarga,” paparnya.

Sementara itu terkait penggunaan sistem zonasi pada PPDB, dia menilai Cimahi tidak sepenuhnya bisa menggunakannya, sebab keberadaan sekolah negeri di Cimahi belum merata.

”Ya mau gak mau pemerintah harus segera menambah sekolah agar tidak menjadi persoalan di masyarakat. Terutama masyarakat di daerah yang belum ada SMP negerinya,” terangnya.

Saat disinggung adanya penghapusan uang transport pada pelaksanaan reses kali ini, Dadang mengaku tidak menjadi persoalan. Sebab, semua warga di Dapilnya sudah memaklumi.

”Alhamdulillah tidak ada yang komplain. Mereka ngerti ko. Daripada nanti harus berurusan dengan hukum lebih baik enggak ada aja,” tandasnya.

Berbeda di Dapil Dadang Mulyana, masyarakat yang hadir dipelaksanaan reses anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi P-Demokrat Edi Kanedi yang berlangsung di Kompleks Pharmindo Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, merasa heran dengan adanya uang transport atau uang jasa non-PNS pada reses kali ini.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan