Wacanakan Pemekaran, Jabar Idealnya Miliki 40 Daerah Pemerintahan

BANDUNG – Memiliki jumlah penduduk terbesar dan wilayah yang luas Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil (Emil) mewacanakan kembali untuk melakukan pemekaran wilayah.

Menurutnya, meski jumlah penduduk Jabar banyak namun komposisinya masih timpang dengan jumlah kabupaten/kota. Sehingga, pelayanan publik menjadi kurang maksimal.

’’Jumlah penduduk Jawa Barat saat ini hampir 50 juta jiwa tersebar di 27 kabupaten dan kota. Apabila rata-rata setiap daerah memiliki penduduk 2 juta jiwa, butuh upaya dan dana yang tidak sedikit untuk menghadirkan pelayanan kepada masyarakat,’’ kata Emil kepada wartawan. (25/4).

Emil mengakui, pelayanan publik dibeberapa daerah masih mengalami kerepotan. Sebab, hampir 50 juta penduduk harus dilayani oleh 27 daerah.

Untuk itu, wacana pemeka­ran daerah di Jabar harus benar-benar dipikirkan se­cara matang. Sebab, di Jabar otonomi daerah dirasakan sangat bermanfaat tapi masih kurang, itu evaluasinya. Itulah kenapa wacana pemekaran wilayah harus dimaksimalkan.

Dia menuturkan, Jabar ide­lanya memiliki lebih dari 40 daerah sehingga setiap daerah melayani sekitar satu jutaan penduduk. Sehingga, idealnya 1 daerah itu penduduknya 1 jutaan jadi kalau penduduk Jabar hampir 50 juta maka daerahnya harus di atas 40 daerah.

Dengan begitu, jumlah ka­bupaten/kota akan menen­tukan besar atau kecil Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke Jawa Barat. Emil mencontohkan Jawa Timur memiliki 38 dae­rah padahal jumlah pendu­duknya lebih kecil dari Jabar yaitu hanya 40 juta jiwa. Wa­jar DAU Jatim lebih besar Rp10 triliun daripada Jabar.

”Jadi ada ketidakadilan dari menafsir bagaimana pe­layanan publik melalui Otda,” ungkap Emil.

Dalam peringatan ke-23 Hari Otonomi Daerah, men­urut Emil, banyak evaluasi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat karena dinamika masyarakat yang semakin meningkat. Karena itu setiap tahun selalu lahir peraturan pemerintah baru sebagai penyempurnaan otonomi daerah.

”Setiap saat kita memper­baiki, makanya setiap tahun selalu lahir peraturan pemerin­tah baru karena tiap tahun dievaluasi sampai Otda ini bisa sempurna,” pungkas Emil.

Terpisah di Kabupaten Ba­nyuwangi, Pemerintah Pro­vinsi Jawa Barat dinobatkan sebagai Pemerintah Terbaik secara nasional oleh Kemen­terian Dalam Negeri RI. Jawa Barat terpilih memiliki ki­nerja paling baik di antara pemerintah daerah yang lain. Berdasarkan penilaian Ke­mendagri terhadap Pemprov Jabar, Evaluasi Kinerja Penyel­enggaraan Pemerintah Dae­rah (EKPPD) tahun 2018 terhadap Laporan Penyelen­ggaraan Pemerintahan Dae­rah (LPPD) tahun 2017 Jabar skornya paling baik.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan