BANDUNG– Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana angkat bicara soal dugaan tunggakan konvensasi dampak negatif (KDN) tonase sampah sebesar Rp 3,2 miliar dari Kota Bandung kepada Pemkab Bandung Barat.
“Kalau tidak salah (KDN sampah), itu sejak tahun 2011 sampai 2014, terdapat selisih tapi saat itu memang pembayarannya masih ke Bumdes (desa setempat),” kata Yana saat dijumpai di Hotel Savoy Homan, di Jalan Asia Afrika, Senin (11/11).
Yana berdalih, jika memang Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak membayar (KDN) kepada desa setempat, dipastikan sopir pembawa truk sampah asal Kota Bandung tidak bisa melewati dan membuang sampah ke TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat tersebut.
“Saran saya, tolong bukti-bukti itu disiapkan dan disampaikan bahwa kita memang sudah bayar, tolong diklarifikasi juga ke Inspektorat KBB karena ada yang tercetus tidak bisa dapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” ungkapnya.
Menurut Yana, melalui rekonsiliasi antara kedua daerah yakni Pemkot Bandung dan Pemkab Bandung Barat, diharapkan jadi momentum untuk menyamakan persepsi sekaligus mengumpulkan bukti data secara administrasi. “Namun tetap pemerintah Kota Bandung akan menunaikan kewajiban setelah menggunakan haknya,” terangnya.
“Ada perbedaan versi antara pemerintah Kota Bandung dengan KBB. Sebab dari versi kami sendiri tidak ada temuan tersebut karena sudah dibayar,” paparnya.
Ke depan, imbau Yana, kejadian seperti ini tak boleh terulang agar tidak menjadi persoalan bagi kedua daerah. “Setelah persoalan ini selesai, ke depan harus ada mekanisme pembayaran yang jelas, dimana pembayaran harus dilengkapi dengan mengumpulkan bukti-bukti administrasi,” ungkapnya.
Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama PD. Kebersihan Kota Bandung, Gungun Saptari Hidayat menambahkan, setelah rapat bersama jajaran Pemkab Bandung Barat, pihaknya masih melakukan proses validasi.
“Yang pasti kemarin sepakat bersama dengan Pemkab Bandung Barat, bahwa maksimal Desember tuntas untuk validasi data, sehingga bisa masuk catatan keuangan 2019,” tandasnya. (mg2/drx)