BANDUNG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menggelar Ekspose Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat pada Selasa (18/6).
Kepala DPMPD Dedi Supandi mengatakan, lomba desa dan kelurahan merupakan agenda rutin setiap tahunan. Lomba ini diadakan untuk memacu kemajuan desa-desa dan kelurahan yang ada di Jawa Barat.
’’ Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 81 Tahun 2015, mengenai evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan,’’keta Dedi ketika ditemui Jabar Ekspres di Kantor DPMD jalan Soekarno Hatta kemarin. (20/6).
Pada kesempatan tersebut acara dihadiri oleh para peserta lomba Desa antara lain Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Kuningan, Sedangkan dari Lomba Kelurahan di hadiri oleh Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Sukabumi.
Dedi memaparkan, sesuai dengan visi misi Jabar juara lahir dan batin yang dicanagkan Gubernur setiap desa dan kelurahan harus memiliki inovasi dan kolaborasi. Sehingga, harapannya dapat memacu pertumbuhan dan kemajuan desa dan kelurahan di Jabar.
Dia meyebutkan, saat ini desa-desa di Jabar pertumbuhan indeks pembangunan tingkat desa baru mencapai 0,067 persen. Sedangkan untuk keberadaan desa mandiri baru 37 desa saja dari 5.312.
’’Ini jadi tantangan tersendiri bagi DPMD untuk terus menggenjot tingkat pertumbuhan desa agar indeks pembangunan terdongkrak, terlebih sekarang bantuan dana desa sudah cukup besar digelontorkan ke desa-desa,’’kata Dedi.
Selain itu, sesuai dengan Instruksi Gubernur keberadaan desa saat ini harus berbasis digital. Hal ini, dilakukan agara keberadaan desa dapat dengan cepat menerima informasi mengenai kemajuan teknologi.
’’Jawa Barat sendiri sekarang menempati urutan ke 11 dari 33 provinsi dalam digitali desa. Jadi kita masih kalah , artinya angka digital antar desa dan kota itu sangat timpang,’’kata Dedi.
Selain itu ketimpangan angka kemiskinan di desa juga masih terbilang tinggi dengan angka 10,4 persen. Sedangkan di perkotaan hanya 6,7 persen.
’’Artinya sangat timpang juga antara kota dan desa dan masih sekitar 6,7 persen,’’kata dia.
Dedi mengatakan, di Jabar masih banyak desa-desa yang menerapkan sistem keuangan desa secara offline. Sehingga, masih jauh dari nilai transparansi. Itupun, masih terkendala akses jaringan internet.
