Tantang Buas Buktikan Pemalsuan Beras Bulog

JAKARTA – Direktur Utama Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) Budi Waseso (Buwas) diminta harus membuktikan bahwa Bulog difitnah dengan modus pemalsuan beras yang diberikan untuk masyarakat.

Mantan Dirut Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, jika tuduhannya benar dan ada buktinya seharusnya Buwas melaporkannya ke penegak hukum dan jangan hanya berseloroh di media saja.

’’Kalau saya secara pribadi buktikan saja, kalau ada masalah ya tinggal dibuktikan yang mana,’’ kata Sutarto kepada wartawan, Kamis (3/10).

Sebelumnya, Buwas mengatakan telah menyiapkan 700 ribu ton beras hingga akhir tahun untuk disalurkan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, Buwas pesimis target itu dapat terpenuhi karena hingga September baru terealisasi 30 ribu ton.

Buwas berdalih Bulog difitnah dengan modus pemalsuan sehingga seakan akan beras yang dikeluarkan pihaknya jelek dan membuat masyarakat tidak tertarik.

Menyoal BPNT, Sutarto menjelaskan bahambahkan penyaluran program BPNT sebenarnya sudah lama dibicarakan. Bahkan, saat dia menjabat, sudah pernah menyarankan BPNT itu seharusnya sehak Januari sudah menyalurkan beras Buloh.

“Saran kita dulu begitu dan saran ini sudah kita sampaikan kepada bapak presiden secara langsung,” katanya.

Menurut Sutarto, jika ini dibahas sejak Januari, pasti tidak akan terjadi persoalan dengan kualitas beras seperti yang dikeluhkan Buwas saat ini. Jadi, kalau sekarang mempersoalkan kualitas, itu karena memang sudah sekian bulan.

“Kalau Januari sampai sekarang kan sudah delapan bulan. Coba kalau sudah dimulai sejak Januari lalu, artinya sebagian besar berasnya sudah keluar kemudian bisa membeli beras yang baru,” tuturnya.

Menurutnya, mengembalikan BPNT ke Bulog itu terlambat. Menurutnya, Bulog diminta ditugasi untuk menjaga stabilitas harga. Lalu, stabilitas harga ada huhungannya, Bulog harus membeli di petani.

Sementara itu, peneliti Indef Rusli Abdullah mengatakan, penyaluran beras untuk BPNT awalnya memang merupakan permintaan Bulog.

“Penyebabnya ini BPNT bukan nyalurin, ada porsi Bulog dan nonBulog, nah penerima BPNT kan boleh saja milih beras yang mana saja, yang kualitasnya sesuai keinginan,” ujarnya.

Rusli mengatakan, hal yang mungkin bisa dilakukan pemerintah atau Kemensos adalah membagi wilayah atau regional distribusi beras BPNT. Misalnya Bulog memegang penuh distribusi di bagian pulau Jawa atau Sumatera, sedangkan pemasok lain di pulau lain.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan