oleh

Soroti Bersama Proses Perizinan

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada DPRD Kabupaten Bandung untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat untuk menyikapi hal tersebut, yaitu melakukan audit kondisi lingkungan kabupaten Bandung. kemudian menindak tegas, jangan sampai lima tahun kedepan terjadi dampak lingkungan tidak bisa diobati.

”Kami juga meminta mengaudit quarry asal yang mengurug di Bojongsoang, apakah berizin atau tidaknya. dan meminta kepada khususnya Kasat Lantas Polres Bandung untuk mengatur jam operasi Dum truk, agar tidak ada korban jiwa lagi dan menambah kesemerawutan pengguna jalan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana mengatakan, menyikapi harapan dari aktivis Lingkungan dan Budaya tersebut, bahwa pemerintah daerah, khususnya satpol PP sebagai penjaga ataupun melaksanakan Perda harus ada ketegasan, pasalnya selama ini tidak ada pengawasan secara serius bahkan seolah-olah ada pembiaran, karena harus ada keseriusan terkait proses perizinan untuk perumahan.

”Jadi Dinas itu tidak pernah melakukan pengecekan ke lapangan. Diantaranya terkait penelitian AMDAL juga harusnya ada pengawasan yang serius, seperti seberapa banyak fasilitas umum dan fasilitas sosial, pembuangan limbah seperti apa, nah dinas terkait tidak pernah melakukan pengecekan kelapangan betul tidaknya,” ujarnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.