Sejumlah kepala desa pun saat ini dikabarkan kebingungan lantaran khawatir bila proyek dikerjakan oleh pihak yang tidak profesional serta bertanggung jawab, bisa berujung pada kasus hukum. Beberapa kepala desa pun memilih tidak mengurus dokumen pencairan Dana Desa bila pada akhirnya akan menimbulkan masalah hukum. Para kepala desa meminta Pemkab Bandung Barat bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini karena jelas mengganggu kinerja dan program desa.
Saat dihubungi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, Wandiana membenarkan, jika pihaknya menerima laporan dari para kepala desa soal ancaman yang mengaku dari Timses Bupati Bandung Barat tersebut. “Ya betul, ada beberapa desa yang sudah lapor (soal ancaman). Dari DPMD sudah ada pengarahan dan surat edaran kaitan dengan bantuan keuangan. Intinya harus sesuai Perbub tentang bantuan keuangan dan aturan pelaksanaan program,” kata Wandiana.
Wandiana menyebutkan, setiap pengerjaan proyek pembangunan di desa, diprioritaskan melalui swakelola oleh masyarakat dan bukan dikerjakan oleh pihak ketiga. “Kami juga sudah menyampaikan ke tingkat kecamatan dan desa bahwa dalam pelaksanaan Dana Desa ini harus ada pendampingan serta arahan dari pihak Kejaksaan. Supaya kepala desa tenang dan aman dalam menggunakan Dana Desa,” katanya seraya menyebutkan DPMD pernah mengundang para kepala desa hadir di Kejari Bale Bandung dalam rangka sosialisasi TP4D (Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah). (drx)
