CIMAHI – Dalam upaya menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mumpuni, Pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BKSDMD) Kota Cimahi tengah mengembangkan konsep kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbasis pada regulasi manajemen talenta atau kemampuan.
Kepala BPKSDMD Kota Cimahi, Ahmad Saefulloh menjelaskan, manajemen talenta ini nantinya akan diintegrasikan dengan sistem teknologi berupa aplikasi yang rencananya diberinama ‘Si Bang Jaka’ atau Sistem Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepangkatan dan Jabatan.
”Saat ini jumlah SDM yang statusnya ASN ada sekitar 4.533 orang. Saya akan menghimpun pegawai Pemkot Cimahi sesuai talentnya, yakni kompetisi, kualifikasi, kinerja dan kedisplinan itu akan masuk sistem,” jelas Ahmad, di Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, Rabu (25/9).
Dengan sistem ini, kata Ahmad, ketika ada keperluan rotasi, mutasi, promosi, maka pihaknya bisa mengambil dari pegawai yang sudah memiliki talenta dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.
”Misalnya ada satu jabatan Kepala Bagian (Kabag) yang diperebutkan lima orang, maka sebelum disampaikan ke Baperjakat, kita sudah berikan catatan atau track recordnya. Itu by sistem, sehingga sistemnya bisa diakses langsung oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau pa Wali (Walikota),” terangnya.
Pada aplikasi ini, lanjut Ahmad juga akan muncul catatan sekundernya, yang bisa didapatkan dari masukan jurnalis, LSM, masyarakat atau dari mana pun tentang pegawai tersebut, baik positif maupun negatif.
”Positifnya kita tampung. Kalau negatifnya kita tabayun dulu, bener ngga ini. Kalau pun bener ‘kan tetap harus kita tampung, masa menempatkan pegawai dengan moral seperti ini misalnya. Nah itu tujuan data sekunder yang ada di sistem ’Si Bang Jaka ini’,” bebernya.
Menurutnya, keberadaan aplikasi ini juga sekaligus menjawab tantangan dari program prioritas Presiden RI Joko Widodo yang akan meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan birokrasi. Sementara hasil Bank Dunia menyebutkan, Indonesia paling rendah dari segi pelayanan birokrasinya.
”Misalkan untuk kepengurusan surat izin, di Thailand cukup hanya tiga hari, di kita bisa ada yang sampai tiga bulan. Berarti itu birokrasinya harus ada yang dibenerin, termasuk juga di Cimahi,” ujarnya.
