Sempat Viral, BKPSDM Angkat Bicara

NGAMPRAH– Sempat viral atas informasi kasus CPNS yang diminta mundur karena salah data soal pendidikan, akhirnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) angkat bicara.

BKPSDM Kabupaten Bandung Barat secara  resmi memanggil Arsal Fatra Prayoga dan Pratiwi Sekarwangi. Keduanya merupakan CPNS yang diminta mengundurkan diri karena saat pemberkasan jenjang pendidikan tidak sesuai yang dibutuhkan. Namun Pratiwi diwakilan ibunya, karena tengah hamil besar.

Kepala BKPSDM Bandung Barat Asep Ilyas mengatakan, alasan untuk mengundurkan diri bukan tanpa alasan. Sebab, sebelumnya para peserta seleksi CPNS diminta untuk membuat surat pernyataan pada 15 Januari 2019 lalu. Salah satu poinnya adalah bersedia mengundurkan diri jika ada data yang tak sesuai.

“Sudah ada surat pernyataan yang kita sampaikan sebelumnya. Apalagi pada -paramedik veteriner terampil butuh D3, tapi dia malah S1. Kaitan sama ilmunya, D3 dan S1 itu berbeda. Formasi itu prinsip, S1 itu keluarnya golongan 3A, D3 keluarnya 2C,” kata Asep seusai pertemuan, Senin (12/8).

Asep berdalih, tak mengetahui soal proses seleksi administrasi, sehingga dirinya tak mendapatkan data utuh pelamar dari pemerintah pusat. “Kami hanya menerima data nama, nilai dan nomor tes dari Panita Seleksi (Pansel),” jelasnya.

Kesalahan data ditemukan saat pemberkasan, setelah Arsal dan Pratiwi dinyatakan lolos. “Kemudian kami panggil (mereka) untuk klarifikasi, ternyata benar peserta itu mengakui daftar tidak sesuai kualifikasi,” ujarnya.

Ia mengatakan, faktor human error saat proses verifikasi yang dilakukan panitia seleksi kerap terjadi karena banyaknya jumlah calon peserta yang mendaftar. “Di berbagai wilayah juga terjadi, namun tak mencuat ke permukaan,” katanya.

Kendati begitu, hal ini menjadi masukkan penting bagi pemerintah daerah dan pusat dalam melaksanakan seleksi CPNS. “Sistemnya masih harus dibenahi,” katanya.

Asep mengklaim pihak Asral dan Pratiwi puas dengan penjelasan yang disampaikan. “Tapi kalau secara pribadi mungkin kecewa. Kita hanya bisa memfasilitasi, kami juga ingin menepis isu KKN,” pungkasnya. (drx)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan