Sekitar 50 Persen Perpusdes Tak Aktif

NGAMPRAH– Minimnya dukungan anggaran serta sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama keberadaan perpustakaan desa (perpusdes) tidak aktif. Bahkan, tercatat sekitar 50 persen perpusdes tidak aktif melakukan kegiatan.

Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rahadian Setiadi, mengungkapkan, saat ini 165 desa di KBB sudah memiliki perpusdes. “Sebanyak 50 persen tidak aktif karena minim pengelolaan akibat tidak ada SDM,” katanya, Minggu (27/10).

Rahadian menyebutkan, dukungan dari pemerintah desa untuk pengembangan perpusdes memang dibutuhkan. Apalagi, anggaran dari pemerintah daerah terbatas.

Keberadaan perpusdes itu sendiri merupakan amanat. Itu tertuang dalam Peraturan Menteri Desa dan Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa.

“Melalui aturan ini, dana desa bisa dialokasikan untuk pengembangan perpusdes dan TBM (Taman Baca Masyarakat). Jadi, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah desa untuk tidak mengalokasikan anggaran untuk itu,” katanya.

Dia juga mengungkapkan, selain minim dukungan anggaran, pengembangan perpusdes juga minim SDM. Sejauh ini, pengelolaan perpusdes ditangani aparat desa setempat dan delapan fasilitator, sehingga tetapi tidak optimal.

Untuk mengatasi masalah SDM ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah KBB akan menyiapkan 165 pegawai tidak tetap untuk membina perpusdes. Mereka akan di tempatkan di desa untuk mengembangkan perpusdes.

“Saat ini, perpusdes di 165 desa hanya ditangani delapan fasilitator. Dengan adanya penambahan pegawai nanti, setiap desa akan memiliki seorang pembina perpusdes, sehingga diharapkan perpusdes bisa lebih berkembang,” ujarnya.

Sementara itu, Penasehat Forum TBM KBB, Wildan Awaludin, menyatakan, saat ini memang belum banyak pemerintah desa yang mengalokasikan anggaran untuk perpusdes dan TBM. Hal itu tentu saja menghambat pengembangan wadah literasi masyarakat tersebut.

“Pengembangan literasi di tingkat desa belum begitu optimal. Salah satu faktornya kurang dukungan anggaran untuk meningkatkan minat baca melalui kegiatan TBM atau perpustakaan desa. Ini yang harus diperhatikan ke depan,” tandasnya. (drx)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan