BANDUNG – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dengan Agenda Penetapan Pimpinan Definitif Periode 2019-2024, Senin, (30/9) diwarnai interupsi anggota, yang berbuntut debat usir.
Usai pimpinan sementara DPRD Yudi Cahyadi menyampaikan susunan nama-nama Pimpinan Dewan, Yusup Supardi salah seorang anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat yang mewakili anggota menyampaikan masukan terkait pembagian tugas pimpinan dalam menjalankan fungsi kedewanan di lingkungan DPRD Kota Bandung.
”Mohon ijin berbicara. Perlu pembagian yang jelas untuk tugas pimpinan. Karena pengalaman periode lalu ada kegelisahan. Pimpinan menjadi tidak jelas. Terkesan hanya berkutak di kunjungan kerja dan perjalanan ke luar negeri saja. Mohon dicermati, secara kelembagaan untuk diingatkan,” kata Yusup.
Selanjutnya, Yusup menyampaikan soal rencana kerja kunjungan dewan keluar negeri tahun depan. Ada sekitar 50 perjalanan dengan anggaran tidak kurang dari Rp 5 miliar agar disikapi dengan bijak supaya tidak terjadi kegaduhan.
”Ini tidak sederhana dan bisa berdampak luar biasa. Selama ini, perjalanan pimpinan ke luar negeri tidak pernah ada laporannya. Harusnya setiap kegiatan secara berkala dilaporkan,” tegas Yusup.
Sementara itu, Dudi Himawan anggota dewan lainnya dari fraksi Partai Nasdem menilai, interupsi pertama yang disampaikan Yusup memang poinnya sangat baik, namun dirinya beranggapan jika forumnya kurang tepat, sebab disampaikan dalam Rapat Paripurna penetapan pimpinan dewan.
”Mungkin poin yang disampaikan forumnya tidak disini. Pimpinan definitif bisa menindaklanjuti nantinya. Hal-hal teknis seperti ini seharusnya bukan disini,” ujar Dudi, saat ditemui usai rapat paripurna.
Menyoal pembagian jatah ke luar negeri, Dudi mengaku belum bisa berkomentar banyak. Namun pada prinsipnya, kata Politisi NasDem tersebut, anggota dewan harus menyadari ada kewajiban yang melekat sebagai representasi rakyat harus mempertanggungjawabkan setiap sikap politik yang diambil.
”Apa yang disampaikan Pak Yusup menurut Saya idealnya bisa disampaikan pada rapat internal dewan serta dibicarakan melalui pimpinan dewan dan sekretariat,” terangnya.
Menurutnya, kurang tepat jika rapat paripurna penetapan pimpinan, namun membahas masalah tidak berjalannya pembagian tugas pimpinan.
”Kita ini harus malu, bisa menimbulkan rasa kurang simpatik dari rakyat. Dari gaji kita saja, rakyat sudah banyak yang kurang simpatik karena merasa dewan itu dengan banyak fasilitas, belum sebanding dengan kinerjanya. Saya bisa memahami apa yang disampaikan, tapi mungkin waktu dan tempatnya tidak tepat,” jelasnya.
