NGAMPRAH– Sekitar 100 peserta dari unsur media serta stakeholder di lingkungan Pemkab Bandung Barat mengikuti kegiatan acara dengan tema “Membangun Sinergitas antara PWI KBB dan Pemerintah Daerah KBB dalam Menjaga Hak Anak dari Labelisasi Negatif” yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Kegiatan yang dikemas dalam Diskusi Panel dengan isu terkait Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), tersebut berlangsung di Aula HBS, Jalan. Cimareme, Ngamprah, Selasa (26/11).
Ketua PWI KBB, Heni Suhaeni mengatakan, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang berkaitan dengan PPRA sangat perlu disosialisasikan ke berbagai pihak termasuk media. Sehingga melalui kegiatan diskusi tersebut para peserta bisa lebih memahami.
“Kenapa kami ambil tema soal perlindungan anak ini, karena isunya lagi bagus dan UU SPPA yang harus disampaikan dan diketahui, karena berkaitan dengan PPRA. Karena dua aturan tersebut belum banyak diketahui oleh unsur pers, masyarakat dan stakeholder terkait,” kata Heni di sela-sela acara, kemarin.
Heni mencontohkan, banyak kasus ketika pihak korban atau pelaku mendapat persoalan dan dirugikan oleh pemberitaan terkait anak. Biasanya, kata dia, mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat.
“Masih banyak yang bingung, mereka menganggap wartawan selalu benar dan menganggap mereka tidak punya hak tolak dan jawab. Dalam diskusi ini mereka diberikan pemahaman dan pencerahan. Kalaupun ada sesuatu yang memang tidak sesuai dalam pemberitaan anak, mereka nantinya bisa komplain dan mengambil sikap,” terangnya.
Oleh karena itu, kata Heni, pada diskusi panel ini pihaknya menggandeng leading sektor yang berkaitan dengan masalah anak, baik itu DPPKBP3A, P2TP2A, dan Dinas Pendidikan. Tujuannya, agar satu persepsi dalam rangka menciptakan Kabupaten Layak Anak.
“Karena KBB termasuk daerah layak anak. Jadi peran media seperti apa, kaitannya penyebaran informasi dan diwujudkan dalam pemberitaan. Apalagi, sebagai mitra Pemerintah Daerah, bagaimana media dan wartawan bisa berperan dalam mewujudkan program-program yang berdaya guna terhadap masyarakat,” ungkapnya.
