Dalam kesempatan tersebut, anggota PGRI juga mengikuti kegiatan Apel Hari Kesadaran Nasional sekaligus penandatanganan Perjanjian Kinerja dengan seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Penandatanganan perjanjian kinerja dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.
“Melalui penandatanganan ini, kita semua berjanji, berkomitmen untuk mewujudkan target. Kita harus bertanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dari capaian kinerja kita,” tegas Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dalam sambutannya di Plasa Mekarsari Perkantoran Pemkab Bandung Barat.
Dia mengingatkan, bahwa urgensi meningkatkan akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari langkah strategis reformasi birokrasi atas beberapa masalah seperti kecenderungan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di berbagai instansi pemerintah.
“Selanjutnya masih rendahnya tingkat kualitas pelayanan publik, kurangnya tingkat efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja aparatur serta menguatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. Artinya kita harus mampu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan,” kata Umbara. (drx)
