Prabowo Diisukan Jadi Menkopolhukam

JAKARTA – Bursa calon menteri kembali menghangat. Terlebih, partai oposisi disebut-sebut bakal masuk dalam kabinet. Partai Gerindra menegaskan tidak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo. Isunya, Prabowo Subianto ditawari posisi Menhan (Menteri Pertahanan) atau Menkopolhukam. Namun, partai berlambang garuda itu akan memutuskan sikap pada Rakernas yang akan digelar dalam waktu dekat.

”Tidak pernah sama sekali. Gerindra tahu dirilah. Nggak ada pembicaraan soal menteri. Gerindra adalah kompetisi pada Pilpres 2019. Kami tidak mengajukan nama menjadi pembantu Presiden,” tegas Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Jakarta, belum lama ini.

Selain itu, lanjutnya, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto juga tak pernah menjalin komunikasi dengan Jokowi terkait nama menteri. Pada saat bertemu, keduanya hanya silaturahmi supaya suasana kondusif.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya Gerindra akan memutuskan posisi tetap menjadi oposisi atau bergabung ke pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin dalam rapat kerja nasional (Rakernas) mendatang.

”Keputusannya nanti dalam rakernas. Pelaksanaannya tidak lama lagi,” kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Namun, dia tidak menyebut kapan waktu penyelenggaraan rakernas tersebut. Dasco menyebut keputusan Gerindra bergabung ke pemerintah tergantung sikap Jokowi terkait konsep-konsep yang telah ditawarkan. Seperti diberitakan, Gerindra menawarkan tiga konsep sebagai syarat bergabung ke pemerintah. Yakni yakni ketahanan pangan, ketahanan keamanan, dan ketahanan energi. ”Nanti kita bahas di rakernas,” tukasnya.

Menurutnya, apabila konsep Gerindra diterima pemerintah, tak tertutup kemungkinan ada kader yang akan menempati pos-pos terkait.

”Kalau bicara konsep ketahanan pangan, misalnya, itu mencakup kementerian (pertanian). Kalau memberikan konsep kemudian pelaksanaannya tidak terealisasi dengan baik, tentunya apa yang dijabarkan dalam konsep tentunya tidak terlaksana. Dari situ kita baru tahu bidang apa yang menjadi prioritas. Selanjutnya setelah disetujui baru nanti bicara orang,” paparnya.

Dasco enggan menjelaskan lebih detail terkait konsep yang diajukan. Meski begitu, Wakil Ketua DPR RI itu memberi sedikit gambaran.

”Misalnya pangan. Tentu ada hitungan-hitungan produksi, ada hitungan segala macam di situ,” jelasnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan