NGAMPRAH– Untuk mencegah terjadinya konflik dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 yang akan digelar pada 24 November mendatang, sebanyak 462 orang calon kepala desa dari 112 desa yang akan menggelar Pilkades secara serentak membacakan deklarasi damai.
Deklarasi tersebut juga sebagai upaya untuk menumbuhkan Pilkades yang damai, jujur dan adil di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Salah satu poin penting yang dibacakan pada deklarasi tersebut adalah kesiapan mereka untuk bekerjasama dengan aparat TNI/Polri untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna meminta seluruh calon kepala desa untuk tidak saling menjelekan dan menjatuhkan satu sama lain hanya untuk menarik simpati masyarakat, tetapi harus lebih menawarkan program serta visi dan misi dalam memajukan desa.
“Jika tidak terpilih, tidak perlu jadi oposisi. Tapi jadilah tokoh yang dewasa dalam berpolitik dengan turut mendukung program pembangunan kepala desa terpilih, sehingga desa bisa lebih maju baik dari sisi infrastruktur maupun perputaran ekonomi,” kata Bupati di Ngamprah baru-baru ini.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kapolres Cimahi AKBP Rusdi Pramana Suryanagara, Dandim 0609 Kabupaten Bandung, Letkol Arh. Teguh Waluyo, pimpinan DPRD, para camat se -KBB beserta tamu undangan lainnya kurang lebih mencapai 1.000 orang, terdiri dari para penyelenggara Pilkades hingga para calon kades se-KBB.
Terpisah, Kabid Penataan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, Rambey Solihin menjelaskan, desa yang paling padat penduduknya rawan terjadi konflik. Apalagi jika dalam kegiatanya tidak dilaksanakan sesuai Perbup Nomor 35/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pilkades.
“Memang secara analisis mana-mananya belum terlihat nyata, tapi prinsipnya semua desa itu berpotensi terjadi konflik dalam pilkades,” kata Rambey.
Menurut dia, banyaknya jumlah calon juga menjadi persoalan tersendiri. Padahal satu desa maksimal calon adalah lima orang. Atas hal tersebut, pihaknya sudah mempersiapkan pengamanan dengan melibatkan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan kepolisian dari Polres Cimahi TNI.
Tujuannya untuk meminimalisasi potensi konflik yang semakin meluas. “Dukungan dari Polres Cimahi dan Kodim sangat penting. Jadi pengamanan sudah kami siapkan. Ini kan pesta demokrasi tingkat desa paling besar karena digelar di 112 desa dengan pendaftar sebanyak 553 calon,” tandasnya. (drx)
