”Nggak usah khawatir. Apabila semua ada di pemerintahan, takutnya tidak ada oposisi yang mengkritik. Kan masih ada media. DPR dan pemerintah itu terlatih. Orientasi yang dibangun pemerintah itu orientasi yang memberikan kesejahteraan kepada rakyat,” kata Ngabalin di Jakarta, Rabu (16/10).
Apabila, oposisi masuk ke pemerintahan, hal itu juga tidak akan mengganggu soliditas koalisi lama. Hal ini menjawab isu Partai Gerindra merapat ke pemerintahan Jokowi pada periode 2019-2024. Kabarnya, Fadli Zon dan Edhy Prabowo akan mendapat jatah menteri.
”Kalau Fadli Zon saya nggak tahu. Namun, peluang Edhy Prabowo seperti rumor yang beredar memang diusulkan sebagai menjadi Menteri Pertanian. Isunya kan begitu dari media. Mudah-mudahan iya,” imbuh Ngabalin.
Tak hanya itu. Prabowo Subianto juga diisukan bakal menjadi Menhan. Menurut Ngabalin dirinya sangat bersyukur jika isu tersebut menjadi kenyataan. Dia mengaku mengetahui isu itu dari pemberitaan media.
”Saya senang sekali dengan pernyataan Pak Prabowo untuk kepentingan bangsa dan negara beliau dan Gerindra mempersiapkan diri kalau diperlukan oleh pemerintah,” paparnya.
Apabila benar Prabowo jadi Menhan, Ngabalin yakin mantan Pangkostrad itu mampu memberikan kontribusi yang bagus. Alasannya, latar belakang Prabowo sebagai militer dengan pengalaman dan punya jaringan luas.
”Jika benar seperti yang ditulis media terkait kemungkinan Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, saya bersyukur dan saya dukung. Latar belakang militernya luar biasa. Mudah-mudahan. Amin, Insya Allah,” ucapnya.
Sebelumnya, Isu Prabowo menjadi Menhan sudah dibantah oleh Gerindra. Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo tak pernah meminta jabatan Menhan atau jabatan lainnya. Gerindra mengaku hanya menawarkan sejumlah konsep kepada Jokowi.
Bukan Hal Tabu Oposisi Bergabung ke Pemerintahan
Terpisah, Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah menegsakan bergabungnya partai oposisi ke pemerintah, bukanlah hal tabu. Menurutnya, tersebut sudah pernah terjadi sebelumnya. Pada periode pertama Jokowi, banyak partai eks rivalnya bergabung ke koalisi. Misalnya Partai Golkar, PAN, dan PPP.
Meski begitu, PDIP menyerahkan keputusan kepada Jokowi. Begitu pula soal pembagian kursi menteri. PDIP menilai hal tersebut merupakan hak prerogratif presiden. ”Baik dalam menyusun kabinet maupun menentukan apakah akan melibatkan atau tidak parpol oposisi. Sepenuhnya diserahkan kepada Pak Jokowi selaku presiden terpilih,” ujar Basarah di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).
