BANDUNG – Untuk menjaga keamanan para pejabat yang melakukan kunjungan kerja, Polda Jawa Barat akan melakukan evaluasi mengenai proses pengamanan pejabat negara.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, proses pengamanan pejabat negara ke depannya akan dimaksimalkan menyusul insiden penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto.
“Pengamanan terhadap pejabat semuanya dalam hal ini masuk kategori ada SOP (standar operasional prosedur). Bahwasannya ada pengamanan VVIP yaitu RI 1 dan RI 2, lalu ada kategori VIP. Untuk ketentuan, tentunya kita mengevaluasi kejadian di Banten, maka dalam hal ini kita mengacu kepada SOP,” ucap Trunoyudo kepada wartawan Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (11/10).
Dia menjelaskan, berdasarkan SOP yang ada, langkah awal pengamanan terhadap pejabat negara dilakukan dengan berkoordinasi berkaitan agenda kunjungan.
Polisi di wilayah, sambung dia, berkoordinasi dengan pengamanan internal pejabat negara tersebut. Kemudian tentunya dalam hal individu dari pejabat negara yang ada.
’’Kita akan koordinasi dengan pengamanan internalnya, termasuk sampaikan sistem pengamanan yang kita lakukan. Dari dasar itulah kita melakukan penyusunan rencana pengamanan kepada VIP,’’ tuturnya.
Dia mengatakan, untuk deteksi dini terhadap kelompok teror pun dilakukan rutin. Operasi intelijen terus digiatkan tim Densus dan Polda Jawa Barat. Termasuk, titik-titik mana saja yang dicurigai.
“Sudah kita lakukan terus. Termasuk penggeledahan di Jawa Barat itu kan memang berdasarkan dari deteksi dini yang ada. Namun demikian kita juga mengevaluasi dengan kejadian yang ada pejabat negara terkait Menko Polhukam di Pandeglang. Namun jauh sebelumnya sudah kita deteksi,” ujar Truno.
Sementara itu, akibat insiden penusukan terhadap Menkopolhukam Wiranto memberi sinyal kuat untuk memperketat pengawalan terhadap Presiden Joko Widodo. Ini berkaitan dengan kebiasaan Jokowi yang selalu berada di kerumunan massa. Bisa jadi presiden adalah target utamanya.
Pengamat Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie berpendapat penjagaan kepada kepala negara harus diperketat. Sebelum presiden berkunjung ke daerah, lapangan harus steril. Tak perlu harus berjabat tangan dengan semua warga.
Dia menilai latar belakang penusukan mantan Panglima ABRI itu tak lain karena getol menumpas radikalisme dan terorisme. Sehingga, Wiranto dijadikan target kelompok teroris.
