Penjaringan Balon Bupati dan Wabup PDIP Terbuka Secara Umum

BALEENDAH – DPC PDIP Kabupaten Bandung akan menjaring bakal calon yang memiliki figur yang kuat demi mengalahkan partai penguasa atau dinasti.

Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan, sejak 1 September 2019 lalu, PDIP telah membuka penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Bandung untuk bertarung di Pilkada Serentak 2020 mendatang.

”Penjaringan ini dilakukan terbuka secara umum. Tidak hanya bagi kader PDIP, tapi juga terbuka bagi tokoh-tokoh masyarakat di luar sana. PDIP tidak bisa mencalonkan sendiri pada Pilkada Serentak Kabupaten Bandung 2020 nanti, karena hanya memiliki 7 kursi di Parlemen sehingga harus koalisi dengan partai lain,” katanya, saat ditemui di Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Bandung, Sabtu (7/9).

Selain menjaring tokoh internal maupun tokoh masyarakat, DPC juga diintruksikan untuk menjalin komunikasi dengan seluruh partai yang ada di Kabupaten Bandung terutama yang memiliki kursi di DPRD. ”Apabila sudah terjaring nanti disampaikan ke DPW Partai, disana baru dilaksanakan psikotes dan sekolah partai bagi calon kepala daerah,” akunya.

Ono menjelaskan, sejauh ini PDIP sudah memiliki figur kader-kader yang kuat di internal partai. Namun, katanya, itu saja tidak cukup, para kader tersebut juga harus memiliki elektabilitas dan popularitas di masyarakat agar bisa bertarung mengalahkan dinasti di Kabupaten Bandung.

”Kami memiliki figur mantan Wakil Bupati Bandung, Ketua DPC juga dan sekarang anggota DPR RI Yadi Sri Mulyadi. Kedua ada Nia Purwakania anggota DPRD Provinsi beberapa kali. Ketua DPC, Pimpinan Wakil Ketua DPRD, itu secara internal dari dulu yang figurnya menonjol. Sehingga kita akan siapakan figur yang kuat yang bisa menyaingi dinasti itu,” tuturnya.

Menurutnya, pola dinasti yang dijalankan di Kabupaten Bandung tidak bisa mengangkat isu-isu dasar rakyat Kabupaten Bandung. Seperti peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain.

”Secara umum kita sudah tangkap masih banyak PR di Kabupaten Bandung. Sehingga saya pikir pola dinasti yang berjalan di Kabupaten Bandung tidak berhasil menjadikan Kabupaten Bandung menekan angka kemiskinan dan lain-lain,” kata Ono.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, Harjoko Sangganagara mengatakan, dalam rangka Pilkada Kabupaten Bandung 2020, sesuai surat DPP PDI Perjuangan nomor 356/IN/DPP/VIII/2019 tertanggal 28 Agustus 2019 lalu, menginstruksikan pemetaan daerah dan penjaringan bakal calon Kepala daerah, Pilkada serentak tahun 2020.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan