CIMAHI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cimahi berharap Surat Keputusan (SK) penetapan unsur pimpinan definitif dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil segera turun. SK itu akan diproses selama 15 hari kerja.
Seperti diketahui, Anggota DPRD Kota Cimahi periode 2019-2024 saat ini belum memiliki unsur pimpinan definitif. Nama-nama calonnya secara resmi baru diumumkan pada Senin (9/9) sore lewat rapat paripurna.
”Harapannya SK dari gubernur cepat turun sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya sebagai Anggota DPRD,” ucap Ketua Bidang Humas DPD PKS Kota Cimahi, Kania Intan Puspita saat ditemui di DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Selasa (10/10).
Dikatakannya, sejak dilantik pada 26 Agustus lalu, Anggota DPRD Kota Cimahi belum bisa bekerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sebagai seorang legislator. Sebab, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang menjadi bagian tak terpisahkan belum terbentuk.
”Pembentukan dan penetapan AKD itu kan harus oleh pimpinan definitif,” katanya.
Menurutnya, jika proses pembentukan hingga pelantikan unsur pimpinan definitif DPRD berangsur lama, jelas itu akan menghambat kerja. Sebab, pimpinan sementara terbatas oleh kewenangan.
”Tentu akan menghambat karena tugas pimpinan sementara terbatas. Kalau pimpinan definitif sudah mendapatkan SK dari gubernur, maka lebih memudahkan kegiatan di DPRD,” tandasnya.
Terpisah, Sekretaris DPRD Kota Cimahi, Teddy Setiadi belum bisa memastikan unsur pimpinan definitif DPRD Kota Cimahi periode 2019-2024 akan dilantik. Sebab itu menjadi kewenangan dari Pemprov Jabar.
”Sudah diusulkan ke Gubernur untuk mendapatkan SK. Paling lama itu diproses selama 15 hari,” ungkap Teddy.
Teddy menerangkan, setelah SK itu didapat dari gubernur, maka akan dilanjutkan dengan rapat paripurna penetapan unsur pimpinan definitif serta unsur fraksi.
”Iya kalau SK-nya sudah keluar kita langsung rapat paripurna penetapan,” terangnya.
Hal serupa dikatakan Pimpinan Sementara DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko. Dikatakannya, saat ini SK piminan definitif masih dalam proses oleh Gubernur Jawa Barat sehingga belum bisa dipastikan kapan selesainya.
”Lagi proses SK dari gubernur untuk pimpinan Definitif. Belum bisa dipastikan kapan pelantikannya,” kata Wahyu.
