BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) yang belum terpenuhi oleh rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Sekretaris Daerah (Sekda) Iwa Karniwa mengatakan, “Saya sudah membahas hal itu dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Kepada BKD, saya minta mereka melakukan kalian yang komprehensif. Setelah kajian, maka kami akan lakukan persiapan rekrutmen,” jelas Iwa Karniwa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, kemarin. (12/2).
Menurutkan, pelaksanaan rekrutmen PPPK didasari alasan kebutuhan ASN yang mendesak. Sistem pendaftaran P3K akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) via https://sscasn.bkn.go.id yang dapat diakses secara serentak pada Jumat, 8 Februari 2019 pukul 16.00.
Selanjutnya, proses seleksi akan menggunakan sistem Computer Asissted Test (CAT) ujian nasional berbasis komputer Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Rekrutmen PPPK pada tahap l meliputi THL penyuluh, dosen perguruan tinggi negeri (PTN) baru serta eks tenaga honorer kategori ll (eks THK II) untuk jabatan guru (termasuk guru Kementerian Agama), tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, dan yang ada dalam database Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tahun 2013 serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, salah satunya usia pelamar P3K maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar.
Diketahui, dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS 2018, dari 25.000 peserta ujian seleksi kompetensi dasar (SKD), hanya 800 yang lolos memenuhi passing grade yang ditentukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Sementara, jumlah formasi yang dibutuhkan Pemprov Jabar tahun ini sebanyak 1.085 orang. Dari 800 peserta yang lolos passing grade tersebut, mereka menempati 330 formasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, 755 formasi yang dibutuhkan masih kosong.
Ke-330 formasi yang terisi tersebut didominasi formasi teknik dan administrasi, seperti analisa perencanaan. Sementara, formasi guru yang banyak dibutuhkan, bahkan tenaga medis banyak yang tidak terisi.
Namun, sebelum resmi membuka rekrutmen PPPK, Pemprov Jabar akan mengkaji terlebih dahulu proses rekrutmen tersebut, terutama terkait dengan landasan hukum, operasional, dan implementasinya.
