Pemkab Dorong Pemasaran Produksi Kopi

NGAMPRAH – Pemkab Bandung Barat berkomitmen penuh untuk mendukung dalam memasarkan hasil peoduksi kopi di bandung Barat agar lebih maju.  Salah satunya dengan sebuah gagasan untuk membranding seluruh kopi produk KBB menjadi “Kopi Lumpat”.

Selain bertujuan untuk mempermudah pemasaran, juga untuk lebih mengangkat nama besar daerah, sebagaimana branding yang dilakukan produsen kopi dari daerah lain seperti Kopi Gayo, Toraja dan Kintamani.

“Dengan adanya brand kopi lumpat maka kopi produksi KBB akan memiliki nama lebih besar dengan membawa nama daerah seperti halnya Kopi Gayo, Toraja dan Kintamani. Bahkan branding ini lahir atas gagasan para petani kopi yang tergabung dalam APEKI,” kata Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, Minggu (17/2).

Menurutnya, kopi merupakan salah satu aset yang telah menorehkan prestasi luar biasa baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan pemerintah akan hadir untuk memfasilitasi para petani kopi dalm permodalan dan pemasaran, sehingga dapat turut menyumbang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi kesejahteraan masyarakat.

“Jika brand kopi sudah terwujud dan berjalan dengan baik, tidak menutup kemungkinan akan didirikan sebuah perusahaan daerah yang bergerak di bidang kopi dan dikelola oleh para pakar kopi. Secara teknis akan dibahas lebih lanjut oleh dinas terkait,” ujarnya.

Ketua APEKI Kabupaten Bandung Barat, Kurnia Danumiharja menuturkan bahwa gagasan seperti ini sudah mereka impikan sejak tiga tahun yang lalu dan memimpikan produksi kopi yang dihasilkan dapat membawa nama besar daerah yang akan mempermudah dalam pemasaran.

“Kami akan mendukung sepenuhnya Kopi Lumpat sebagai brand khusus Kabupaten Bandung Barat. Kami akan melakukan konsolidasi lebih lanjut dengan para petani kopi untuk menindak lanjuti gagasan ini,” ucapnya.

Ditinjau dari kualitas Sumber Daya Manusia, Kurnia optimis dapat mengelola dengan baik 350 ton produksi greenbean kopi setiap musimnya. Hanya saja, pihaknya tidak bisa mengcover dalam segi permodalan dan pemasaran, sehingga kehadiran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi sekitar 1.700 petani kopi Bandung Barat. (drx)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan