Pemkab Bertekad Turunkan Angka Keluarga Miskin

NGAMPRAH- Dalam momentum peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) tahun 2019 tingkat Kabupaten Bandung Barat (KBB), Pemkab Bandung Barat bertekad untuk menurunkan angka keluarga miskin.

Untuk diketahui, pada tahun 2018, persentase keluarga miskin mencapai 12 persen dari total 1,7 juta jiwa penduduk KBB. Tahun ini, Pemkab berupaya menurunkan angka keluarga miskin melalui pelaksanaan berbagai program.

“Tahun ini persentase keluarga miskin turun jadi 10% dari total 540.000 kepala keluarga atau 1,7 juta jiwa penduduk,” kata Kabid Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) KBB, Evie Saefiani saat acara Peringatan Harganas ke-26 tahun 2019 di Ngamprah, Rabu (6/11).

Evie juga menyatakan akan terus menggenjot agar angka keluarga miskin ini bisa turun hingga 8 persen pada 2023. Apalagi di Dinas P2KBP3A KBB banyak program pengentasan kemiskinan. Seperti Kampung Akur, pelatihan kewirausahaan, dan lain-lain.

Sebagian besar warga berkategori keluarga miskin, ujar Evie, tidak punya penghasilan tetap. Umumnya banyak ditemui di wilayah selatan Bandung Barat. Sementara standar minimal keluarga tidak kategori miskin adalah yang memiliki penghasilan tetap minimal Rp 3 juta per bulan. “Masih banyak keluarga yang tidak punya penghasilan tetap. Penghasilan mereka kurang dari Rp 3 juta per bulan,” ujar dia.

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna yang hadir bersama Wakil Bupati Hengki Kurniawan mengatakan, momentum peringatan Harganas 2019 tingkat KBB harus dijadikan ajang membentuk keluarga kuat dan sejahtera di KBB.

Kuat dalam artian kompak antara suami, istri, dan anak sehingga terjalin hubungan harmonis. Sedangkan sejahtera adalah mapan dalam aspek ekonomi.

Guna mewujudkan hal tersebut, kata Aa, meminta semua dinas terintegrasi dalam mengentaskan permasalahan ini. Sebab kemiskinan dapat ditanggulangi dengan sarana prasarana pendukung, khususnya infrastruktur dan itu butuh anggaran.

“Ini harus jadi momentum membangun keluarga sejahtera, kompak selamanya. Karena, keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun ekonomi. Sebagai pemimpin pun kalau keluarga kompak, ngurus masyarakat juga jadi gampang,” pungkasnya. (drx)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan