Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu berharap para capim KPK yang sudah diseleksi mempunyai integritas, kredibilitas dan kapabilitas dalam memimpin KPK. “Kami berharap pimpinan KPK ke depan bukan lagi seperti pimpinan sebelumnya,” tegas Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).
Dia menilai, sikap pimpinan KPK saat ini seperti berjalan sendiri. Pimpinan KPK juga menolak keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Beberapa di antaranya, menolak Pansus Hak Angket dan rekomendasinya serta menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Masinton menyebut cara berpikir seperti itu mencerminkan tindakan anarkistis. Dia menyebut pimpinan KPK saat ini tak patuh terhadap sistem yang telah dibuat pemerintah. “Jangan sampai kami memilih KPK yang model dan cara berpikirnya anarko. Anarko itu antisistem. Anarkis itu perbuatannya. Cara berpikirnya antisistem,” papar Masinton.
Selain itu, Masiton juga ingin Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan dokumen tertulis mengenai rekam jejak. Terutama soal ideologi 10 capim KPK yang sudah diseleksi sebelum dilaksanakan uji kelayakan oleh DPR RI. Dokumen tersebut akan digunakan Komisi III untuk melakukan pendalaman dan memastikan 10 capim KPK tersebut tak terpapar ideologi di luar Pancasila.
“Apakah ada dokumen tertulis terkait apakah 10 nama tersebut terpapar ideologi di luar Pancasila? Kami ingin melakukan pendalaman soal itu. Apalag Pansel kan sudah melakukan audiensi dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Red),” bebernya.
Selain itu, Komisi III juga membutuhkan dokumen tertulis terkait ada atau tidaknya pelanggaran berat yang dilakukan 10 capim KPK di institusi masing-masing. “Kami membutuhkan dua hal tersebut. Karena kami tak ingin melakukan uji kelayakan berdasarkan informasi yang katanya saja,” tukas Masinton.
Anggota Komisi III lainnya, Desmond J. Mahesa menyoroti soal lobi politik capim KPK. Menurutnya, lobi adalah hal yang wajar. “Lobi-lobi biasa dilakukan agar calon pimpinan diloloskan anggota dewan. Sejak KPK berdiri, lobi komisioner itu biasa,”ucap Desmon.
Dia mengaku pernah dilobi oleh salah satu pimpinan KPK. Yakni Saut Situmorang pada saat seleksi uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Namun, lobi-lobi itu tidak menghasilkan deal apa pun. “Saut lobi ke saya. Saya ajak makan, saya bayarin. Tetapi saya tidak mendeal apa-apa dan dia juga nggak deal. Saya cuma bilang tegakkan hukum, itu saja,” paparnya. Lobi, lanjut Desmond, tidak masalah dilakukan oleh para Capim. Apalagi dalam rangka silahturahmi. Namun akan menjadi masalah jika lobi-lobi menghasilkan deal tertentu.(yah/fin/rh)
