PAN Tak Ingin Kehilangan MPR

JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) melemparkan wacana agar pimpinan MPR RI menjadi 10 orang. Ini dilakukan untuk meredakan keributan soal perebutan kursi tersebut. Ada yang setuju. Ada pula yang tidak setuju. Alasannya, UU MD3 hasil amendemen saja belum dilaksanakan, tetapi ingin mengajukan perubahan lagi. PAN diprediksi sedang dilematis. Partai berlambang matahari ini disebut tidak ingin kehilangan kursi MPR.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan proses penentuan komposisi pimpinan MPR periode 2019-2014 dilakukan melalui perdebatan yang panjang. “Sebaiknya jalankan UU MD3 yang sekarang. Kita sudah melakukan amandemen UU MD3 tahun 2018. Tak elok rasanya jika UU baru diamandemen dan belum dilaksanakan kemudian diamandemen kembali. Lebih baik terapkan dulu UU MD3 dengan komposisi yang sekarang. Masa UU belum diterapkan, tapi sudah mau diubah lagi,” ujar Ace di Jakarta, Senin (12/8).

Sebelumnya, Wasekjen DPP PAN Saleh Partaonan melemparkan usul agar pimpinan MPR menjadi 10 orang. Hal ini menyusul pernyataan PDIP yang membuka peluang membuat paket pimpinan MPR bersama eks partai koalisi Prabowo Subianto dengan syarat mendukung amandemen terbatas UUD 1945. Dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan secara mufakat.

Usulan tersebut diamini Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon. Namun, hal itu bergantung pada hasil musyawarah semua fraksi dan kelompok DPD. “Kalau disepakati bersama usulan 10 kursi Pimpinan MPR, saya pikir kenapa tidak. Tetapi perlu ada kesepakatan bersama dalam hal ini UU MD3,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/8).

Dia menilai wacana yang disampaikan PAN itu sah-sah saja. Partai Gerindra terbuka dengan opsi PAN tersebut agar semua pihak terwakili. “Kita lihat opsi itu semuanya terbuka. Dengan opsi semua terwakili atau dengan paket. Kita akan ikut semua opsi itu,” imbuhnya.

Politisi PDIP, Eva Sundari menilai usulan PAN tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, usulan tersebut justru akan berpotensi membuat kegaduhan. “Menurut saya ini akan membuat gaduh. Usulan itu tidak masuk akal,” terang Eva.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan