BANDUNG– Untuk menjaga keamanan dan keutuhan bangsa dalam bingkat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), DPRD Kota Bandung menyatakan secara tegas mendukung pemberantasan paham radikal di Kota Bandung.
“Saya menginginkan jangan ada paham radikal di Kota Bandung, itu bertujuan untuk menjaga keamanan dan keutuhan bangsa,” tegas Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Erwin, Minggu (3/10).
Erwin yang juga menjabat Ketua DPC PKB Kota Bandung ini menjelaskan, paham radikal dipandang tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin. Bahkan menurut dia, paham tersebut justru merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ciri-ciri paham radikal, sebut Erwin, mereka dalam memahami hukum Islam tidak utuh sehingga mudah mengkafir-kafirkan golongan lain yang tidak sependapat dengannya. Kemudian ciri radikal yang lain, paham tersebut intoleransi dan menolak ideologi Pancasila sebagai falsafah bangsa.
Selain itu, Erwin juga mengomentari terkait rencana pemerintah pusat terkait larangan menggunakan cadar bagi PNS. Dalam hal ini, Erwin memandang dari dua sudut yaitu sisi keamanan dan kebiasaan.
“Lihat konteksnya dulu, kalau untuk menjaga keamanan, saya pribadi mendukung dengan larangan bercadar bagi PNS,” ucapnya.
“Tapi kalau dalam konteks suatu hal kebiasaan (budaya) beragama, jangan dilarang karena itu merupakan bagian hak pribadi,” imbuhnya.
Menurut dia, cadar bukan suatu hal perintah di dalam Islam itu sendiri, tetapi merupakan budaya Arab yang tidak harus diikutinya.
“Kita kan punya budaya tersendiri, yaitu budaya pesantren yang enggak harus memakai cadar,” pungkasnya. (mg5/drx)
