NasDem Berikan Lampu Hijau untuk Interpelasi Gubernur

BANDUNG – Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) memastikan mendukung penggunaan Hak Interpelasi. Ketua Fraksi NasDem DPRD Jawa Barat Tia Fitriani menjelaskan, Hak interpelasi layak dilayangkan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mempertanyakan tata kelola pemerintahan dan dugaan proyek – proyek siluman.

Tia Fitriani , Ketua Fraksi NasDem DPRD Jawa Barat

Menurutnya, interpelasi diperlukan untuk mengungkap kejanggalan eksistensi Tim Akselarasi Pembangunan (TAP).

“Sebagai partai pengusung pertama saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018, bertanggungjawab terhadap dengan permasalahan antara Pemda dengan DPRD Jabar,”ucap Tia kepada wartawan ketika ditemui di gedung DPRD Jabar Senin, (14/10)

Dia menilai, keberadaan TAP yang dikabarkan bermanuver seperti memangkas hak dan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab, progres Pemerintah Provinsi Jawa Barat di masa kepemimpinan Ridwan Kamil, menciptakan sekat yang memperuncing masalah.

“Iya, adanya TAP ini kan memang tidak ada konsultasi, obrolan dengan kita sejak awal. Harusnya dari kita juga, unsur – unsurnya dari kita. Dan ternyata TAP ini ada tiga bagan, semakin liar lah ini,” ujarnya.

Tia mengibaratkan, kondusifitas Gubernur dengan DPRD Jawa Barat ini seperti suami istri. Dengan kehadiran TAP yang dinilai seenaknya bertindak menciptakan kegaduhan, sudah seharusnya dibahas bersama.

“DPRD dengan gubernur itu ibaratnya suami istri yang kurang komunikasi pasti terjadi hal yang tak diinginkan, kehadiran pihak ketiga. Nah kehadiran pihak ketiga ini kalau dikomunikasikan dulu kan tidak jadi masalah,” katanya.

Tia menambahkan, untuk menciptakan kondusifitas, pihaknya menawarkan untuk membuka ruang dialog antara Dewan dengan gubernur.

“Interpelasi itu memang hak DPRD, sebetulnya kami sebagai pengusung kalau memang itu sudah seharusnya, kami menawarkan dulu komunikasi dua arah langsung dengan gubernur, karena memang NasDem sebagai pengusung yang pertama totalitas memenangkan beliau,” katanya.

Terpisah, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hadi Wijaya menilai, perkembangan kelompok – kelompok yang mengatasnamakan kepanjangan tangan gubernur yaitu adanya Tim Akselarasi Jabar Juara (TAJJ). Menurutnya, eksistensi TAJJ sama hal nya dengan TAP yang membatasi aparatur OPD di dinas – dinas.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan