”Aneh memang rata-rata dari mereka mengajukan izinnya setelah bangunan berdiri. Padahal, semestinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya diurus sebelum proses pembangunan,” ujarnya.
Dikatakannya, Disdagkoperind sendiri kewenangannya hanya memberikan rekomendasi dari segi perdagangannya. Sementara untuk izin itu diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi.
”Kalau izin ke DPMPTSP, tapi memang salah satu syaratnya ada rekomendasi Disdagkoperind,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kabid Perizinan Perekonomian pada DPMPTSP Kota Cimahi, Dodi Hadimulyo mengklaim, pihaknya sudah tegas dalam mengeluarkan izin. Sehingga, jika persyaratan belum lengkap, maka izin tidak akan dikeluarkan.
”Izin prinsip itu dikendalikan. Dilihat dari radius jarak dan kuota. Radius dan kuota itu Perda yang ngatur. Kalau melanggar tak akan sampai izin prinsip (dikeluarkan),” singkatnya.(ziz)
Halaman : « · Sebelumnya · 1 · 2 · 3 · »
