BANDUNG – Setelah dibiarkan mangkrak selama enam tahun, pelabuhan Ikan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, rencananya akan dilanjutkan pembangunannya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa mengatakan, kelanjutan pembangunan pelabuhan Ikan Cisolok, Kabupaten Sukabumi akan mengandalkan dana corporate social responsibility (CSR). Sehingga, prosesnya akan menjadi lebih cepat.
Dia mengatakan, masalah sedimentasi laut di bibir pantai membuat kapal -kapal ikan tidak bisa parkir di kolam penampungan. Material lumpur hanya menyisakan 10 persen area dalam dari total 4 hektare kolam penampungan kapal.
Akibat sedimentasi parah, kapal nelayan harus ditambatkan di Pelabuhan Nusantara yang lokasinya jauh dari daratan. Banyak nelayan terpaksa berenang dari kapal menuju daratan.
“Jadi penggunaan dana CSR ini adalah upaya jangka pendek,” ujar Iwa usai Rapat Koordinasi Pembangunan Pelabuhan Cisolok di Gedung Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman, Jalan MH Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
Dia berjanji, akan mencari dana CSR perusahaan dan BUMN agar penganggaran tidak bergantung APBD atau APBN yang bisa memakan waktu lama.
’’Mudah-mudahan tadi Pak Luhut (Menko Kemaritiman RI) dan Deputi Infrastruktur bisa koordinasi dengan Kementerian BUMN, barangkali masih ada CSR,” kata Iwa.
Dia mengatakan, selama 10 tahun terakhir Pemkab Sukabumi dan Pemprov Jabar sudah menghabiskan dana Rp 42 miliar untuk mengeruk kolam penampungan kapal, tapi tetap tidak cukup. Sekarang kalau untuk dibangun sampai dengan tuntas dibutuhkan Rp141 miliar.
Selain kolam penampungan, rakor juga membahas progres pembangunan Pelabuhan Ikan Cisolok. Pemkab Sukabumi sudah memberikan studi kelayakan ke Kemenko Maritim, tinggal menunggu review termasuk pola pembangunan dan desain.
Iwa menambahkan, pelabuhan perikanan yang lebih tertata tanpa sedimentasi diharapkan penghasilan nelayan akan meningkat empat sampai lima kali lipat.
Sebelumnnya berdasarkan informasi pembangunan proyek pelabuhan Cisolok sudah dimulai sejak tahun 2012 silam. Sebab, karena mengalami pendangkalan 3.000 nelayan di wilayah tersebut, enggan melakukan aktivitas mencari ikan melalui dermaga tersebut.
Pemerintah juga berencana mengalokasikan dana senilai Rp 141 miliar. Anggaran itu masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020, dengan pembangunan selama 1,5 tahun ke depan.