BANDUNG– Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Bandung memastikan program perlindungan anak tidak terganggu. Pasalnya tidak adanya anggaran bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bandung untuk 2020 mendatang.
Kepala DP3APM Kota Bandung, Tatang Muhtar mengatakan, tidak dianggarkannya KPAID Kota Bandung pada APBD 2020, karena adanya persoalan administrasi yang belum terpenuhi.
“Maka kami menyerahkan kepada pengurus KPAID Kota Bandung untuk menuntaskan persoalan tersebut. Serta kami mendorong agar KPAID bisa tertib administrasi ke depannya,” katanya, di Kantor DP3APM Kota Bandung, Rabu (11/12).
Walau adanya kendala tersebut, dia menegaskan bahwa program terkait perlindungan anak di Kota Bandung tidak akan terganggu. Terlebih pihaknya akan bersinergi dengan seluruh unsur KPAID, untuk berkomitmen melaksanakan program maupun kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak di Kota Bandung.
“Untuk kegiatan-kegiatan terkait perlindungan anak akan kita sinergikan, selain dengan dinas, juga pihak swasta. Karena perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, baik lintas sektoral maupun lintas dinas,” terangnya.
Tatang berharap, persoalan administrasi yang dialami KPAID bisa segera tuntas. Mengingat KPAID merupakan mitra strategis dalam pemenuhan hak-hak anak di Kota Bandung.
“Semoga ke depannya, KPAID Kota Bandung kinerjanya makin lebih baik. Karena KPAID merupakan mitra yang sangat diandalkan dalam pemenuhan hak-hak anak,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan mengatakan bahwa dengan tidak dianggarkannya KPAID Kota Bandung, pada APBD 2020, maka terkait perlindungan anak dinilai akan mengalami kendala.
“Jadi kalau APBD tidak lagi membiayai kegiatan KPAID, bagaimana mereka akan beroperasional,” ucapnya.
Menurutnya ketika operasional KPAID Kota Bandung terhenti, maka seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan, semestinya dialihkan ke DP3APM Kota Bandung.
Akan tetapi, pihaknya berharap KPAID Kota Bandung tetap harus berjalan, baik dengan atau tanpa anggaran dari pemerintah.
“Saya percaya lembaga seperti KPAID mampu bekerja dengan baik dan fokus, meskipun tanpa adanya bantuan anggaran dari pemerintah daerah,” pungkasnya. (mg5/drx)
