Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menyampaikan lima hal terkait korupsi kepada KPU untuk dimasukkan ke dalam materi debat perdana.Ketua KPK, Agus Rahardjo mengaku, kelima poin tersebut telah didiskusikan bersama panelis lainnya.
Akan tetapi, dirinya tidak mengetahui apakah kelima poin tersebut akan seluruhnya masuk ke materi debat atau tidak. Termasuk, perihal revisi UU Tipikor yang selalu didesak KPK untuk dijalankan. ”Substansi yang keluar kan lima. lima untuk hukum, teroris, korupsi, dan HAM. Yang keluar yang mana, kan belum tahu,” ujar Agus di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (16/1).
Agus memastikan, pihaknya tidak akan menghadiri acara debat perdana capres dan cawapres yang rencananya digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, itu. Sebab, dia tidak ingin terkesan independensi KPK sebagai lembaga antirasuah diperdebatkan lantaran dinilai telah dicampuri unsur politis. ”Saat waktu kita mau masuk (sebagai panelis) banyak yang memperdebatkan. Jangan sampai masuk ranah politik. Independensi kita gimana gitu ya,” timpalnya.
Agus juga telah mengantongi izin ketidakhadiran dalam acara debat dari KPU. Namun, sekali pun pihaknya hadir dalam gelaran tersebut, ia menegaskan hanya sebagai tamu undangan. Bukan panelis.
”Kami sudah memberitahukannya. Jadi pada pertemuan pertama yang diorganisir oleh KPU kami sudah menyampaikan mohon maaf kami tidak hadir dalam acara debat,” paparnya.
Di bagian lain, agenda debat calon Presiden dan Wakil Presiden tahun ini bak memutar kaset lama dengan kemasan yang baru. Dan tak akan jauh dari isunya pada debat di Pemilu 2014 lalu. Kamis (16/1), gelaran debat yang diselenggarakan KPU akan mengupas isu HAM, hukum dan terorisme. Skemanya terlihat, Joko Widodo akan memanfaatkan momentum ini untuk menggali kasus hak asasi manusia (HAM) Prabowo Subianto. Sementara, Prabowo akan meminta bentuk pengalihan dalam penyelesaian penyiraman air keras penyelidik senior KPK, Novel Baswedan.
Pengamat yang juga Dosen Ilmu Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menganggap, debat capres kali ini sebaiknya bukan lagi membangun isu HAM dalam ranah komoditas politik. Ini menyangkut bagaimana komitmen kedua capres dan cawapres bisa menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan memperkuat HAM di masa mendatang.
