SOREANG – Pemerintah Kabupaten Bandung diminta untuk lebih peka menyinkronkan potensi lapangan kerja dengan kompetensi tenaga kerja yang ada.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bandung Uben Yunara menegaskan, hal itu sangat penting untuk terus menekan angka pengangguran di tengah kondisi ekonomi yang masih labil.
“Ada kurang lebih dua ribu perusahaan manufaktur yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menuntaskan pengangguran di Kabupaten Bandung,” kata Uben saat ditemui di Soreang. Kemarin (5/2)
Menurut Uben, dengan banyaknya perusahaan, sedianya bisa membuka puluhan ribu lapangan kerja bagi warga kabupaten Bandung. Namun selama ini lapangan kerja tersebut lebih banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.
“Bisa dibayangkan kalau satu perusahaan saja membutuhkan sepuluh orang tukang las. Artinya ada 20.000 lapangan kerja untuk posisi tukang las saja,” katanya
Menurut Uben, Pemkab Bandung sebenarnya bisa mengondisikan agar lowongan itu diisi oleh warga asli. Bukan seperti selama ini yang masih didominasi oleh orang dari daerah luar.
“Disnaker Kabupaten Bandung harus mampu mengarahkan pengangguran yang ada agar memiliki kemampuan sesuai lowongan yang dibutuhkan. Hal itu juga berlaku untuk potensi lowongan tenaga penjahit, mengingat industri di Kabupaten Bandung memang didominasi oleh bidang tekstil dan produk tekstil (TPT),” akunya
Lebih lanjut Uben mengatakan, sulitnya warga pengangguran untuk mendapatkan kartu kuning. Hal itu tak lepas dari kondisi geografis Kabupaten Bandung yang tersebar dalam wilayah cukup luas. Masih banyak warga yang jauh dari Soreang, kesulitan mengakses lokasi layanan pembuatan kartu kuning.
“Bayangkan yang datang dari Cipelah atau Pangalengan dan belum punya pekerjaan harus jauh-jauh ke Soreang. Pemerintah harus memberikan pelayanan pembuatan kartu kuning dilakukan di setiap desa,” ujarnya.
Dia mengaku, banyak menerima aspirasi dari warga yang mengeluhgkan proses pembuatan kartu kuning yang bisa dilakukan di wilayah soreang. Hal itu tak perlu lagi terjadi jika layanan pembuatan kartu kuning bisa dilakukan di kantor desa.
“Lagipula, desa kan lebih tahu kondisi warganya. Siapa saja yang butuh segera dibuatkan kartu kuning. Jadi desa bisa jemput bola membuatkan mereka kartu kuning,” tuturnya
