Kang Emil: Jangan Mudah Tergiur Gaji Tinggi

Bandung – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat mencatat, ada penurunan angka kasus human trafficking di Jawa Barat pada tahun 2018 lalu. Berdasarkan data perkembangan yang terlayani di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jabar, tercatat berkurang lebih dari 50 persen disandingkan tahun 2017.

Kepala DP3AKB Poppy Sophia Bakur mengatakan, sebanyak 57 kasus human trafficking terjadi di Jawa Barat pada 2017 lalu. ”Pada 2018 yang terlayani ada 23 kasus. Hampir setengahnya ada penurunan,” ujar Poppy pada acara Jabar Punya Informasi (Japri) dengan tema Human Trafficking di Gedung Sate, Kota Bandung, kemarin (10/1).

Menurut Poppy, penanganan human trafficking perlu tenaga ekstra. Beberapa kali perlu koordinasi dengan polisi. ”Pada saat pengalaman bawa korban di ujung pulau Bali di Buleleng, di kendaraan kita sport jantung meski dengan tim dari Polda. Sebab, kami khawatir ada mafia yang tidak rela korban dibawa,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jabar Atalia Praratya berharap, setiap pihak bisa lebih bersinergi untuk menumpas kasus human trafficking ini. Dia mengungkapkan, sejauh ini data dari kasus dari kabupaten kota pun belum senada dengan yang tercatat di provinsi.

”Jadi sebenarnya begini, selama ini kalau yang selama ini saya pantau ini data dari provinsi ini tidak terlalu me-link dengan apa yang terjadi di kota/kabupaten,” ujar Atalia.

Istri Gubernur Jabar Ridwan Kamil ini mengaku, sejauh ini memang belum terjadi kolaborasi yang utuh dari setiap stakeholder maupun organisasi perlindungan anak dan perempuan. Sehingga ketika terjadi kasus, para korban merasa bingung harus melaporkan kepada siapa.

”Insya allah dalam waktu dekat kita akan duduk bersama-sama termasuk dengan para dewan pakar yang mereka peduli dengan perlindungan anak,” katanya.

Atalia menilai, usia remaja sangat rawan menjadi korban human trafficking ini, mengingat perkembangan teknologi yang semakin mudah diakses melalui ponsel dan gawai lainnya. Terlebih, Pemprov Jabar pun mencanangkan program, seperti Desa Digital yang dikhawatirkan bisa mendorong terjadinya kasus.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan