Dalam debat bertema hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme, kedua pasangan mengemukakan visi-misi masing-masing dan saling bertanya serta saling menjawab. Akan tetapi, baik dalam paparan visi-misi maupun pertanyaan, pasangan Jokowi-Amin dinilai lebih berbasis pada data serta lebih tajam.
Hal senada disampaikan pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Mudzakir. Dalam kaitan visi-misi soal pemberantasan korupsi, menurut Mudzaki, pasangan Jokowi-Amin lebih deskriptif dalam memaparkan rencana membangun sistem budaya antikorupsi.
Mudzakir melanjutkan, Faktanya, selama 4 tahun memimpin Indonesia, Jokowi, tercatat menghasilkan berbagai terobosan kebijakan antikorupsi. ”Sebut saja, pembentukan Tim Saber Pungli, Inpres Pencegahan Korupsi, penolakan untuk mempermudah remisi koruptor,” urainya.
Selain itu, Jokowi juga telah mengeluarkan Perpres Pencegahan Korupsi, pelaporan korupsi yang diberi bonus Rp 200 juta, dan perpres tentang beneficial owner untuk mencegah pencucian uang di korporasi.
”Ada komitmen dan berbagai kebijakan terlihat ingin membangun sistem. Saya pikir itu jalan yang harus dilakukan karena dengan sistem yang bisa membuat tidak ada peluang untuk pungli atau korupsi,” tukas Mudzakir. (rls/rie)
