JATINANGOR – Tokoh masyarakat Jatinangor yang juga Pimpinan Pondok Modern Al Aqsha Cibeusi Jatinangor, Dr KH Mukhlis Aliyudin mengkritisi minimnya fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di Jatinangor. Padahal, Kecamatan Jatinangor, kata Kiayi, Penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Sumedang.
Menurut Kiayi, sangat miris melihat Jatinangor yang tidak memiliki alun-alun dan masjid agung. Padahal, dulu Jatinangor memiliki masjid agung yang cukup besar.
“Sebagai tokoh dan warga Jatinangor, saya merasa malu Jatinangor minim fasos fasum. Padahal Jatinangor itu sebagai etalasenya Kabupaten Sumedang dan miniaturnya Indonesia. Sebab berbagai mahasiswa dari seluruh provinsi ada di sini,” katanya, baru-baru ini.
Menurut Kiayi, Jatinangor itu secara letak geografis paling strategis. Karena dihimpit Kabupaten Bandung dan akses menuju Cirebon. Sebagai daerah perlintasan harusnya Jatinangor, menjadi kecamatan percontohan di Kabupaten Sumedang.
“Kalau gak salah, Jatinangor itu mau dijadikan kota administratif, jadi mengelola sendiri asetnya. Dan saya mendukung karena ini demi kemajuan Jatinangor,” katanya.
Dosen Fakultas Dakwah dan Humaniora UIN SGD Bandung ini, pun mengkritisi pembangunan di Jatinangor yang marak tanpa adanya manfaat bagi warga lokal. Seperti, pembangunan apartemen dan perumahan mewah.
“Harusnya pembangunan yang memberi dampak dan dirasakan masyarakat lokal. Kalau seperti ini masyarakat lokal hanya sebagai penonton saja,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah masyarakat Kecamatan Jatinangor mempertanyakan kembali rencana Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ) yang telah lama diperbincangkan oleh DPRD dan tokoh masyarakat Jatinangor.
Pernyataan muncul dari Kades Mekargalih Dadan Jamaludin. Menurutnya ada isu pembentukan Kabupaten Bandung Timur (KBT) tak salah jika Jatinangor masuk kedalam wilayah KBT. Sebab Dadan menilai Jatinangor sebagai etalase Kabupaten Sumedang dan menjadi penyumbang PAD terbesar kurang mendapatkan perhatian dari Pemkab Sumedang.
“Sejauh ini masyarakat bertanya sejauh mana anggota dewan dan stakeholder di Pemkab Sumedang memperjuangkan untuk menjadi Kawasan Perkotaan Jatinangor. Namun sejauh ini belum ada aktion nya,” katanya.
Menurut Dadan, tak menutup kemungkinan jika Jatinangor dibiarkan tak terurus oleh Pemkab Sumedang maka masyarakat lebih memilih masuk kedalam wilayah KBT. Sebagai contoh, lanjut Dadan pengelolaan sampah di Jatinangor yang tidak bisa terurus Pemda.
