”Kemudahan mengakses informasi tidak serta merta meningkatkan literasi informasi masyarakat. Bahkan kecenderungannya, semakin singkat waktu yang digunakan masyarakat untuk mengevaluasi informasi, baik dari segi relevansi, akurasi, maupun sumber informasi,” papar Ma’ruf dalam sambutannya.
Mengacu pada hal itu, Wakil Presiden meminta para pimpinan Badan Publik dapat meningkatkan kualitas konten informasi yang disampaikan. Sebab, masyarakat berhak menerima informasi yang akurat dan benar.
”Badan Publik harus mampu menjadi rujukan pertama masyarakat dalam mendapatkan informasi, sekaligus menjadi ujung tombak penangkal hoaks, baik misinformasi ataupun disinformasi yang dapat menyesatkan masyarakat,” imbuhnya.
Untuk diketahui, ada tiga tahap pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019. Di antaranya sosialisasi, pengisian kuisioner, dan presentasi. Sosialisasi berlangsung pada 20-21 Agustus 2019 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
Sedangkan, pengisian kuisioner digelar pada 27 Agustus-30 September 2019. Pengisian kuisioner Monev KIP dilakukan secara online via e-monev.komisiinformasi.go.id.
Ada empat indikator dalam pengisian kuisioner, yaitu pengembangan sebsite, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyediaan informasi publik.
Dalam pengisian kuisioner, Badan Publik wajib melampirkan dokumen dan bukti pendukung untuk setiap komponen pertanyaan. Dan Pemda Provinsi Jabar berhasih memenuhi seluruh dokumen atau bukti pendukung kuisioner.
Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Jabar yang juga Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Jabar.
“Terpenuhinya data dukung kuesioner merupakan upaya semua pihak, maka kami mengapresiasi Perangkat Daerah yang secara aktif membantu memenuhi kuesioner Monev ini.”
Sementara itu, tahap presentasi digelar pada 17 Oktober 2019. Aspek inovasi dan kolaborasi menjadi dua indikator penilaian dalam tahap terakhir Monev KIP 2019.
Dalam tahap ini, Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jabar, Dudi Sudradjat Abdurachim, mempresentasikan sejumlah program Pemda Provinsi yang berorientasi pada perluasan akses publik, seperti Desa Digital, Sapa Warga, Sarling, Tepas, Japri, Jabar Saber Hoaks, Informil, West Java Network, dan Jabar Open Data.
