JAKARTA – Indonesia akan membangun Istana Kepresidenan baru. Lokasinya bukan di Jakarta atau di Kalimantan Timur (Kaltim). Tetapi di Papua. Pembangunan istana merupakan satu dari 10 permintaan tokoh-tokoh Papua. Presiden Joko Widodo langsung menyanggupi membangun Istana Presiden di Bumi Cenderawasih tersebut.
Pembangunan istana di Papua akan dimulai pada 2020 mendatang. “Baik, mulai tahun depan ya, istana di bangun di Papua,” kata Jokowi saat menerima 61 tokoh Papua di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/9).
Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo, menyatakan ada 10 permintaan tokoh Papua yang yang disampaikan langsung kepada Jokowi. Yaitu pemekaran provinsi lima wilayah adat di Provinsi Papua-Papua Barat, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, penempatan pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 di kementerian dan LPMK, pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua, usulan revisi Undang-Undang Otsus dalam Prolegnas 2020.
Selain itu, menerbitkan Inpres untuk pengangkatan ASN honorer di tanah Papua, percepatan Palapa Ring Timur Papua. Presiden juga diminta mengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua. Yang terakhir membangun Istana Presiden RI di ibu kota provinsi Papua, di Kota Jayapura. “Kami menyumbangkan tanah seluas 10 hektare kepada negara untuk dibangun Istana Presiden di Papua. Presiden bilang istana akan dibangun dalam 5 tahun ini,” kata Abisai.
Mendengar hal itu, Jokowi mengaku sangat senang. Sebab, selama ini yang menjadi persoalan paling berat adalah pembebasan lahan. Dengan adanya sumbangan tanah itu, Jokowi menyanggupi pembangunan istana kepresidenan dilakukan mulai tahun depan.
Terkait dengan permintaan pemekaran lima provinsi, Jokowi setuju. Namun tidak bisa langsung lima. Kemungkinan dua atau tiga provinsi dulu. “Undang-undang mendukung ke arah pemekaran wilayah. Saya memang ingin usulan seperti ini dari bawah, bukan dari pusat terus,” jelas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga setuju pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua. Terkait Palapa Ring, Jokowi menyatakan akan selesai akhir tahun ini. Sehingga masyarakat Papua bisa mendapatkan layanan komunikasi seperti Jawa.
Untuk pembentukan lembaga adat untuk perempuan anak dan perempuan Papua, Jokowi juga sepakat. Tak hanya itu. Jokowi juga berjanji akan meminta BUMN besar menyediakan 1.000 lowongan kerja bagi lulusan sarjana asal Papua. “Untuk BUMN dan perusahaan swasta besar akan saya paksa. Kalau lewat prosedur kelamaan. Jadi dengan kewenangan presiden, maka saya akan gunakan agar bisa menerima sarjana asli papua yang baru lulus,” imbuhnya.