”Secara umum, dampaknya merugikan publik karena mereka tidak mendapatkan info yang benar dan akurat,” katanya.
Dirinya menjelaskan, dampak hoaks bagi masyarakat yang tidak berpikir panjang akan menerima begitu saja sehingga tidak menutup kemungkinan akan memunculkan konflik atau permusuhan. ”Dampak luasnya juga merugikan karena energi publik terkuras untuk hal-hal yang sifatnya fitnah dan adu domba,” paparnya.
Karena itu, lanjutnya memaparkan, penyelenggara pemilu, baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) ataupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus melakukan antisipatif dan tangkas dalam merespons dan memberi solusi terhadap kasus hoaks agar tidak meluas. Dan institusi penegak hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) harus menindak pelaku pembuat dan penyebar hoaks secara adil, profesional dan tidak boleh partisan. ”Dengan cara itu, kepastian dalam penegakan hukum bisa dirasakan kehadirannya,” ujarnya.
Menurutnya, taruhan terberat bangsa Indonesia dalam mewujudkan Pemilu yang ber integritas adalah penegakan hukum dalam setiap tahapan. Masalahnya, bagaimana hukum bisa men jadi landasan penting dalam penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, Pemilu tidak marak pelanggaran hukum atau perilaku menghalalkan semua cara, tambah profesor riset politik ini.
Meningkat Jelang Pemilu
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sepanjang Januari hingga Juni 2018 terdapat 143,4 juta serangan siber. Kepala BSSN Djoko Setiadi menyebutkan frekuensi serangan itu bakal terus meningkat jelang Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019.
”Monitoring BSSN sepanjang bulan Januari sampai dengan Juni merekam 143,4 juta serangan siber, ditambah 1.335 laporan kasus insiden siber dari masyarakat dan perkiraan jumlah itu akan meningkat,” ujar Djoko beberapa waktu lalu dalam keterangan tertulisnya.
Djoko menyebut serangan siber yang dimaksud bisa bermacam-macam mulai dari malware hingga hujatan dan fitnah. Seperti hujatan, fitnah yang membuat tidak nyaman kehidupan warga negara. ”Ketika bangsa ini mempunyai single identity saya yakin tidak ada seperti ini (serangan siber). Saya yakin single identity ini menjadi bukti tidak ada lagi orang aneh-aneh,” katanya.
Untuk mengantisipasi serangan siber, BSSN sudah bekerja sama dengan sejumlah penyedia internet maupun media sosial untuk menangkal serangan siber tersebut. Misalnya Telkom, Biznet serta provider medsos seperti Facebook dan Twitter yang berpotensi ada ancaman siber. ”Penguatan pertahanan juga perlu dilakukan bersama-sama dengan Kominfo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” terangnya. (frs/fin/rie)
